[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de865476-5d94-4844-87d4-203ecc64d11c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 tentang Tanda Identifikasi Produk dan Artikel serta Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pesawat Udara Sipil Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2026","number","5","year","2026","published_date","2026-06-15","effective_date","2026-07-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 tentang Tanda Identifikasi Produk dan Artikel serta Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pesawat Udara Sipil Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tanda Identifikasi Produk - Artikel - Tanda Kebangsaan Indonesia - Tanda Pendaftaran Indonesia - Pesawat Udara Sipil
2026
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 5, BN 2026 (439): 22 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 tentang Tanda Identifikasi Produk dan Artikel serta Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pesawat Udara Sipil Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk menyesuaikan ketentuan International Civil Aviation Organization Annex 7 mengenai Aircraft Nationality and Registration Mark, perlu mengatur mengenai tanda identifikasi produk dan artikel serta tanda kebangsaan Indonesia dan tanda pendaftaran Indonesia pesawat udara sipil Indonesia. \n Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 2021; Perpres No. 173 Tahun 2024; dan Permenhub No. 4 Tahun 2025. \n Permenhub ini mengatur mengenai Tanda Identifikasi Produk dan Artikel serta Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pesawat Udara Sipil Indonesia. Setiap Pesawat Udara Sipil Indonesia wajib mempunyai Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2026. \n Permenhub ini mencabut Permenhub Nomor 60 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor 61 Tahun 2009 \n Lampiran file: 20 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulation Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking). 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulation Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 7 mengenai tanda identifikasi produk dan artikel serta tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara. Kebijakan ini mengatur kewajiban pemberian tanda identifikasi pada produk (pesawat udara, mesin, dan baling-baling) serta artikel (komponen/peralatan) yang diproduksi oleh pabrikan yang memiliki sertifikat produksi atau persetujuan rancang bangun. Tanda identifikasi harus berupa plat tahan api yang memuat informasi spesifik seperti nama pabrikan, model, nomor seri, dan sertifikat terkait. Selain itu, setiap pesawat udara sipil Indonesia wajib memiliki tanda kebangsaan Indonesia (PK) dan tanda pendaftaran Indonesia yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, serta dilengkapi dengan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penempatan tanda-tanda tersebut harus memenuhi standar teknis mengenai lokasi, ukuran, dan material agar mudah terbaca dan tidak mudah rusak. Direktur Jenderal Perhubungan Udara diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan melalui audit, inspeksi, pengamatan, dan pemantauan terhadap pabrikan dan pemegang sertifikat pendaftaran pesawat udara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ditetapkan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan, dan/atau denda administratif. 2. Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan di bidang penerbangan.","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulation Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulation Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking)","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 5 OF 2026
ON
CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 45 ON PRODUCT AND ARTICLE IDENTIFICATION MARKS AND INDONESIAN NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS FOR INDONESIAN CIVIL AIRCRAFT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to adjust to the provisions of the International Civil Aviation Organization Annex 7 regarding Aircraft Nationality and Registration Mark, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de865476-5d94-4844-87d4-203ecc64d11c","actionData","errors"]