[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de83e7d3-8e04-4372-8d67-b3d90edc2e1c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kekayaan Intelektual Komunal","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purwakarta","place_of_enactment","Purwakarta","theme","Kekayaan Intelektual Komunal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kekayaan - intelektual - komunal
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD 2024 (4): 13 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kekayaan Intelektual Komunal
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisonal, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis yang ada di Daerah merupakan salah satu modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal diperlukan pengaturan sebagai dasar pelaksanaan dalam melakukan invetarisasi dan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada sehingga memberikan kepastian hukum. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatum 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Taturn 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor I Tahun 2021 \n Peraturan ini mengatur tentang Kekayaan Intelektual Komunal, meliputi ketentuan umum, jenis kekayaan intelektual komunal, Inventaris kekayaan intelek komunal, penjagaan dan pemeliharaan kekayaan intelektual komunal, sistem informasi kekayaan intelektual komunal, pemanfaatan kekayaan intelektual komunal, peran serta masyarakat dan pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta ini mengatur tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi inventarisasi KIK di Daerah, serta menjaga dan memelihara KIK untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan inventarisasi KIK melalui pencatatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan, dengan melibatkan berbagai Perangkat Daerah sesuai dengan jenis KIK. Pencatatan dilakukan secara elektronik melalui pangkalan data yang terintegrasi dengan sistem KIK Indonesia. Penjagaan KIK dilakukan melalui pencegahan eksploitasi yang tidak sesuai dan mediasi/advokasi permasalahan hukum. Pemeliharaan KIK dilakukan melalui edukasi, literasi, sosialisasi, promosi, dan pemanfaatan yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal. Peraturan ini juga mengatur sistem informasi KIK, pemanfaatan KIK dengan memperhatikan asal, nilai, dan izin dari Komunitas Asal, serta peran serta masyarakat dalam penjagaan dan pemeliharaan KIK. Pendanaan untuk kegiatan ini bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWAKARTA
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER 4 OF 2024
ON
COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWAKARTA,

Considering :

that Communal Intellectual Property in the form of Expressions of
Traditional Culture, Traditional Knowledge, Genetic
Resources, Indications of Origin and Potential Indications
Geographic existing in the region is one of the
basic capital for development to realize
community welfare;
that in order to maintain and preserve Wealth
Communal Intellectual property arrangements are needed as
the basis for implementation in conducting inventory and
recording of existing Communal Intellectual Property
so as to provide legal certainty;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to
stipulate a Regional Regulation on Wealth
Communal Intellectual;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de83e7d3-8e04-4372-8d67-b3d90edc2e1c","actionData","errors"]