[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de82faa5-7e3c-443b-bbb1-6b4fb596eccf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sipatana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2011","number","19","year","2011","published_date","2011-03-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Pembentukan Kecamatan Sipatana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIPATANA
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2011/No.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Kecamatan Sipatana
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas serta memenuhi aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Kota Utara, serta bedasarkan penilaian pembentukan kecamatan baru hasil Pemekaran Kecamatan Kota Utara telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kota Gorontalo No. 16 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Kecamatan Sipatana termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah dan pusat pemerintahan, kewenangan kecamatan, pembiayaan, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2011. \n Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2011 membentuk Kecamatan Sipatana sebagai pemekaran dari Kecamatan Kota Utara. Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Kecamatan Sipatana terdiri dari Kelurahan Tanggikiki, Tapa, Bulotadaa Barat, Bulotadaa Timur, dan Molosipat U. Batas wilayahnya meliputi:

Utara: Kabupaten Bone Bolango
Timur: Kabupaten Bone Bolango
Selatan: Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah
Barat: Kabupaten Gorontalo

Pusat pemerintahan Kecamatan Sipatana berkedudukan di wilayah Kecamatan Sipatana. Kewenangan Kecamatan Sipatana mencakup kewenangan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan, dengan seorang Camat sebagai perangkat daerah yang menjalankan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Sipatana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

","transitional_provisions","1. Pemerintah daerah menginventarisasi, menetapkan, dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Sipatana:\n a. Pegawai yang diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Sipatana;\n b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Sipatana yang berada dalam wilayah Kecamatan Sipatana;\n c. Perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Sipatana.\n2. Pelaksanaan inventarisasi, penetapan, dan pengaturan penyerahan diselesaikan paling lambat satu tahun sejak diresmikannya Kecamatan Sipatana.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 19 OF 2011
ON
ESTABLISHMENT OF SIPATANA SUB-DISTRICT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to improve the effectiveness of governance, development, community development and optimization of the implementation of tasks and to fulfill the aspirations of the community in the North Kota Sub-district, it is necessary to form a new Sub-district as a division of the North Kota Sub-district;
that based on the assessment of the formation of a new Sub-district resulting from the Division of the North Kota Sub-district, it has met the criteria stipulated in the Decree of the Minister of Home Affairs Number 4 of 2000 concerning Guidelines for the Establishment of Sub-districts, the Establishment of the Sipatana Sub-district is determined by Regional Regulation;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de82faa5-7e3c-443b-bbb1-6b4fb596eccf","actionData","errors"]