[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de7960c7-e4f2-4db1-b336-2e6b6d10726f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2017","number","4","year","2017","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK ASASI MANUSIA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar
ABSTRAK:	\n \n Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan dan anak terlantar di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 63 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2015; Perda Prov Kalsel No. 13 Tahun 2013; Perda Prov. Kalsel No. 9 Tahun 2008. \n Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, dengan isi singkat sebagai berikut:\r\na.\tKetentuan Umum;\r\nb.\tTujuan, Ruang Lingkup dan Asas;\r\nc.\tIdentifikasi Fakir Miskin dan Anak Terlantar;\r\nd.\tHak dan Kewajiban;\r\ne.\tPenyusunan Strategi dan Program;\r\nf.\tPerlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar;\r\ng.\tTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;\r\nh.\tPengawasan, Monitoring dan Evaluasi;\r\ni.\tPembiayaan;\r\nj.\tPeran Serta Masyarakat;\r\nk.\tPenghargaan;\r\nl.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar fakir miskin dan anak terlantar, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar, serta menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

Ketentuan substansial mencakup:

Identifikasi fakir miskin dan anak terlantar melalui pendataan dan penetapan.
Hak dan kewajiban fakir miskin dan anak terlantar, termasuk hak atas kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup yang baik, rasa aman, dan partisipasi sosial ekonomi.
Kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar.
Penyusunan strategi perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar yang terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Program untuk fakir miskin meliputi bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, peningkatan keterampilan, dan modal usaha.
Program untuk anak terlantar meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, kursus keterampilan, dan bimbingan moral keagamaan.
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BARITO KUALA
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 4 OF 2017
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF THE POOR
AND NEGLECTED CHILDREN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARITO KUALA,

\n\n \n \n

Considering:

that the protection and empowerment of the poor and neglected children is a shared responsibility to fulfill basic needs that are appropriate for humanity based on the 1945 Constitution;
that the protection and empowerment of the poor and neglected children is implemented by the Government, Regional Government and the community in a planned, directed, integrated, measurable and sustainable manner;
that based on the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number 13 of 2011 concerning the Handling of the Poor and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de7960c7-e4f2-4db1-b336-2e6b6d10726f","actionData","errors"]