[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de72769d-f730-47f5-9d42-52d49db5ea3e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat","short_title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-02-06","effective_date","2013-02-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","65f98345-cb30-49d1-a275-43deda51c9e5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Komisi Yudisial","short_name","Peraturan KY","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e3e98fa7-32d7-4072-b4eb-7ffbc2274fe8","Etika Penyelenggara Negara","tags",[],"location","Komisi Yudisial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata cara - laporan masyarakat
2013
Peraturan Komisi Yudisial NO. 4, BN 2013 (330): 41 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B dan UU Nomor 22 Tahun 2004. \n Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2013. \n Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 41 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 41) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Yudisial ini mengatur tentang tata cara penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan tim-tim dalam Komisi Yudisial untuk menangani laporan, seperti Tim Verifikasi, Tim Anotasi, Tim Pemantau, Tim Investigasi, dan Tim Pemeriksa.
Kewajiban dan hak pelapor, terlapor, saksi, dan ahli dalam proses penanganan laporan.
Prosedur penanganan awal laporan, termasuk penerimaan, verifikasi, dan registrasi laporan.
Prosedur pendalaman laporan melalui anotasi, pemantauan, dan investigasi.
Prosedur Sidang Panel Pembahasan dan Sidang Panel Pemeriksaan.
Prosedur penanganan lanjutan laporan, termasuk pemeriksaan dan klarifikasi.
Prosedur Sidang Pleno untuk pengambilan keputusan akhir.
Pembentukan Tim Gabungan jika diperlukan penanganan yang melibatkan lebih dari satu kegiatan pendalaman atau penanganan lanjutan.
Mekanisme pengajuan keberatan dan pencabutan laporan.
Kriteria laporan yang dapat diprioritaskan.
Koordinasi antar lembaga dalam penanganan laporan.

Peraturan ini juga mengatur tentang penggunaan alat bukti dalam pengambilan keputusan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada hakim yang terbukti melanggar KEPPH.

","transitional_provisions","1. Semua Laporan yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini, dilakukan penanganan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.330, 2013 JUDICIAL COMMISSION. Public Report. Handling. Procedures.

REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2013
ON
PROCEDURES FOR HANDLING PUBLIC REPORTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 20 paragraph (1) letters a to d and Article 22 paragraph (7) of Law Number 18 of 2011 on Amendments to Law Number 22 of 2004 on the Judicial Commission, it is necessary to stipulate a Regulation of the Judicial Commission on Procedures for Handling Public Reports. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 24B of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 22 of 2004 on the Judicial Commission (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de72769d-f730-47f5-9d42-52d49db5ea3e","actionData","errors"]