[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de6ff71c-0c96-4317-b004-79289c8cc1c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-11-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Pelayanan-Pasar
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.5.SERI.C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan pasar, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi; b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka dalam rangka peningkatan kualitas dan pelayanan pasar perlu adanya retribusi pelayanan pasar; \r\n \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011;\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Obyek Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Peninjauan Tarif; Wilayah Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Sanksi Administratif; Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Insentif Pemungutan; Penerimaan Dan Penggunaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar \n Jumlah Halaman: 18 HLM; Penjelasan: 3 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 18 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pasar.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**: Retribusi dipungut atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa los, kios, bango, tempat dasaran, dan pedagang arakan. Objek retribusi adalah fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tersebut.\n2. **Golongan Retribusi**: Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**: Dihitung berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan, yang menjadi dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah.\n4. **Prinsip Penetapan Tarif**: Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengawasan. Biaya meliputi biaya cetak, administrasi, jasa pelayanan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Tarif ditetapkan untuk menutup sebagian biaya.\n5. **Struktur dan Besarnya Tarif**: Diukur berdasarkan klas pasar, letak strategis, dan luas. Tarif bervariasi untuk pedagang umum (kios, los, bango/tempat dasaran), pedagang arakan, pedagang ternak besar, pedagang ternak kecil, dan pedagang aneka ternak, dengan perbedaan tarif berdasarkan kelas pasar (I, II, III).\n6. **Wilayah Pemungutan**: Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Kulon Progo.\n7. **Penentuan dan Tempat Pembayaran**: Pembayaran retribusi ditentukan harian atau bulanan, ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran dilakukan di tempat pemungutan retribusi pelayanan pasar dan disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam. Diberikan tanda bukti pembayaran.\n8. **Masa Retribusi dan Saat Terutang**: Masa retribusi adalah jangka waktu kegiatan penjualan (1 hari atau 1 bulan). Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.","transitional_provisions","1. Dibebaskan dari objek retribusi terhadap penggunaan kios, los atau bango yang dibangun oleh Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.\n2. Tindak pidana ini adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277692/perda-kab-kulon-progo-no-6-tahun-2023","5208bb6f-9fff-4d36-abe9-dc1d946f6051","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KULON PROGO REGENCY
NUMBER : 5
YEAR: 2011
SERIES: C

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
MARKET SERVICE FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

\n\n \n \n \n

Considering:

that in order to improve and
optimize market services, it is necessary to involve
community participation in the form of payment of
fees;
that with the enactment of Law
Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and
Regional Fees and Regional Regulation of the
Kulon Progo Regency Number 11 of 2011 concerning
Protection and Empowerment of Traditional Markets
As well as Structuring Shopping Centers and Modern
Stores, in order to improve the quality and service
market, there needs to be a market service fee;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to form
a Regional Regulation concerning Market Service Fees;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de6ff71c-0c96-4317-b004-79289c8cc1c9","actionData","errors"]