[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de633e70-9b6e-4f63-986b-104308bdb132","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2022-12-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Raja Ampat","place_of_enactment","Waisai","theme","Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN BENCANA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. No. 2022/160, TLD. No. 2022/129, LL Kab Raja Ampat: 37 hal
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Bahwa wilayah Kabupaten Raja Ampat termasuk daerah rawan bencana yang disebabkan oleh karakteristik geologis, topografis, klimatologis, demografis, dan sosiologis yang menjadikannya berpotensi terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Dengan kondisi wilayah Kabupaten Raja Ampat yang rawan bencana, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu melakukan antisipasi dan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat dengan melibatkan peran pemerintah, lembaga, dan masyarakat. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat ini mengatur mengenai Penanggulangan Bencana; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2022. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,segala ketentuan yang berkaitan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Raja Ampat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah rawan bencana karena karakteristik geologis, topografis, klimatologis, demografis, dan sosiologisnya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan bencana alam, non-alam, dan sosial yang dapat merusak lingkungan, menimbulkan kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu melakukan antisipasi dan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat dengan melibatkan peran pemerintah, lembaga, dan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penanggulangan bencana, meliputi:

Jenis Bencana: Mengidentifikasi jenis bencana alam yang mungkin terjadi di Kabupaten Raja Ampat, seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami.
Asas dan Prinsip Penanggulangan Bencana: Menetapkan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, partisipasi, kepatuhan, dan adaptasi kehidupan terhadap lingkungan. Prinsip-prinsipnya meliputi pengurangan risiko bencana, cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, tidak diskriminatif, tidak proletisi, kearifan lokal, membangun kembali ke arah yang lebih baik, dan berkelanjutan.
Tahapan Penanggulangan Bencana: Mengatur tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Menetapkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh BPBD. BPBD membentuk unit operasional di tingkat Distrik dan unit pelaksana di tingkat Kampung.
Pra Bencana: Mengatur kegiatan pada situasi tidak terjadi bencana (rencana penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana) dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana (kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana).
Tanggap Darurat: Mengatur tahapan pengkajian secara cepat, status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan segera sarana-sarana vital.
Pasca Bencana: Mengatur rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kawasan Rawan Bencana: Menetapkan kebijakan di kawasan rawan bencana pada tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Pengelolaan Keuangan Penanggulangan Bencana: Mengatur sumber keuangan, pengelolaan dana, pengelolaan barang, dan pengelolaan bantuan bencana.
Peran Serta Masyarakat: Mendorong peran serta perseorangan, kelompok orang, badan hukum, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah: Mengatur peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.
Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban: Mengatur pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh BPBD.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penyegelan, penghentian sementara kegiatan, atau ganti rugi.\n2. Setiap orang yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan pada tahap pra bencana dan pasca bencana diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.\n4. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.\n5. Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF RAJA AMPAT
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF RAJA AMPAT REGENCY
NUMBER 7 OF 2021
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF RAJA AMPAT,

\n\n \n \n

Considering:

that the Raja Ampat Regency area includes disaster-prone areas caused by geological, topographical, climatological, demographic, and sociological characteristics that make it potentially prone to natural disasters, non-natural disasters, and social disasters, which can cause environmental damage, property loss, psychological impacts, and casualties;
that with the disaster-prone condition of the Raja Ampat Regency area, the Raja Ampat Regency Government needs to anticipate and manage disasters in a coordinated, integrated, fast, and precise manner by involving the role of the government, institutions, and the community;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de633e70-9b6e-4f63-986b-104308bdb132","actionData","errors"]