[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de6261af-a2c1-4f31-8e3d-b78ce1659804","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2008","number","8","year","2008","published_date","2008-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan, penggabungan dan penghapusan kelurahan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2008/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Berlakunya Peraturan PeMerintah Nomor 73 tahun\r\n2005 tentang Kelurahan yang ditindak lanjuti dengan Pasal 8 (1)\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006, tentang\r\nPembentukan Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan, maka\r\nPeraturan Daerah Nomor 23 tahun 2000 tentang Penbentukan,\r\nPenghapusan Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan dicabut\r\ndan dinyatakan tidak berlaku lagi \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan, Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n4. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang \r\n 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah \r\n 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan \r\n 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota \r\n11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros (RPJMD) Tahun 2005-2010 \r\n12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan \r\n13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 \r\n \n PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2008. \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan di Kabupaten Maros. Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua atau lebih. Syarat pembentukan kelurahan meliputi jumlah penduduk minimal 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga, luas wilayah minimal 5 KM², wilayah kerja yang dapat dijangkau, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai seperti kantor pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi, dan fasilitas umum. Kelurahan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian pemerintah daerah. Pembiayaan untuk pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Perda Kab. Maros No. 23 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PEMECAHAN KELURAHAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340357/perda-kab-maros-no-23-tahun-2000","29fbe21c-a64e-42c0-83ee-d34d30104f17","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 08 YEAR 2008
CONCERNING
ESTABLISHMENT, REMOVAL AND MERGER OF URBAN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Urban Villages which is followed up by Article 8 (1) of the Minister of Home Affairs Regulation No. 30 of 2006, concerning the Establishment, Abolition or Merger of Urban Villages, the Regional Regulation Number 23 of 2000 concerning the Establishment, Abolition, Merger and Division of Urban Villages is revoked and declared no longer valid;
that based on the considerations as referred to in letter a. above, it is necessary to establish a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of 1959 Number 74,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de6261af-a2c1-4f31-8e3d-b78ce1659804","actionData","errors"]