[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de5f1f5b-4678-47ba-93b4-753a06199abb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2012 Tahun 2012","number","08/PRT/M/2012","year","2012","published_date","2012-04-03","effective_date","2012-05-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 08/PRT/M/2012, BN.2012/No.490, jdih.pu.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Lembaga tingkat Nasional dalam menyusun pedoman pembentukan Unit Sertifikasi dan pemberian lisensi, dengan tujuan mewujudkan percepatan pembentukan Unit Sertifikasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan bentukan masyarakat jasa konstruksi serta pemberian lisensi oleh Lembaga Tingkat Nasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja dan Unit Sertifikasi Badan Usaha oleh Lembaga untuk melaksanakan registrasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha. Masyarakat jasa konstruksi juga dapat membentuk unit sertifikasi tenaga kerja. Tugas Unit Sertifikasi meliputi membantu Lembaga dalam melakukan registrasi melalui penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja atau badan usaha, serta menerbitkan berita acara kelayakan hasil penilaian tersebut.

Unit Sertifikasi Tingkat Nasional menyelenggarakan fungsi sertifikasi tenaga ahli utama dan penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi tenaga asing, serta sertifikasi badan usaha dengan kualifikasi besar dan penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha asing. Lembaga Tingkat Nasional juga memberikan Lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. Lisensi berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Lembaga tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi dan Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi, yang menyelenggarakan fungsi sertifikasi tenaga ahli madya dan muda, serta sertifikasi tenaga terampil. Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi menyelenggarakan fungsi sertifikasi badan usaha dengan kualifikasi menengah dan kecil setelah memperoleh Lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional.

Masyarakat Jasa Konstruksi di Tingkat Provinsi dapat membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat, yang dapat menyelenggarakan fungsi sertifikasi setelah memperoleh Lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional. Hasil penilaian Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penilaian yang disampaikan kepada Lembaga Tingkat Provinsi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Number: 08/PRT/M/2012

TECHNICAL GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF CERTIFICATION UNITS
AND LICENSING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF PUBLIC WORKS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on Government Regulation Number 30 of 2000 on the Implementation of Construction Services Development, the Government carries out construction services development;
that in accordance with the provisions of Article 28A, Article 28B, Article 28C of Government Regulation Number 4 of 2010 on Amendments to Government Regulation Number 28 of 2000 on Business and the Role of the Construction Services Community, a Certification Unit is formed at the national level, at the level of a province, community formation, as well as Licensing by National Level Institutions;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de5f1f5b-4678-47ba-93b4-753a06199abb","actionData","errors"]