[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de5df572-3c79-4167-947b-374deb7cdd7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai","short_title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-01-11","effective_date","2018-01-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","67ca6d80-f62d-42d6-9884-28220e754a22","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_name","Peraturan KPK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Komisi Pemberantasan Korupsi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar,
2018
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 2, BN. 2018 No. 140, www.peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendorong efektivitas dan keberlanjutan \r\npemberantasan korupsi maka Komisi Pemberantasan \r\nKorupsi dituntut untuk bekerja secara profesional, penuh \r\nintegritas, dan berdedikasi tinggi; \r\nb. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas integritas, \r\nprofesionalisme, dan dedikasi penasihat dan pegawai komisi \r\ndalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi \r\nperlu dilakukan penyesuaian besaran Tunjangan Hari Tua \r\nsebagai jaminan kesejahteraan bagi penasihat dan pegawai \r\nyang telah memasuki masa purna bhakti; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Komisi Nomor \r\n05 P.KPK Tahun 2005 tentang Tunjangan Hari Tua Bagi \r\nPegawai Komisi dan Anggota Tim Penasihat Komisi \r\nPemberantasan Korupsi tidak memadai lagi sehingga perlu \r\ndiganti dengan aturan baru yang sesuai dengan dinamika \r\ndan perkembangan dalam dunia kerja;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi \r\ntentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai; \n 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi \r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) \r\nsebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 \r\nTahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah \r\nPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 \r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi \r\nmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5698);\r\n2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nJaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4456);\r\n3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan \r\nPenyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5256);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang \r\nSistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi \r\nPemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 \r\nTahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya \r\nManusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang \r\nPenyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan \r\nJaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5714); \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang \r\nPenyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5715); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang \r\nPenyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5716); \r\n8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun \r\n2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan \r\nSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 \r\nNomor 253);\r\n9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK \r\nTahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi \r\nPemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK \r\nTahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi \r\nNomor 06 P.KPK Tahun 2006; \n Mengatur tentang maksud dan tujuan disusunnya peraturan KPK, Kewajiban pemberian Tunjangan Hari Tua, Kepesertaan, pengelolaan, iuran kepesertaan, tata cara pemberian tunjangan hari tua \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Nomor 05 P.KPK Tahun 2005 tentang Tunjangan Hari Tua Bagi Pegawai Komisi dan Anggota Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun untuk memberikan jaminan perlindungan bagi Penasihat dan Pegawai KPK agar dapat memenuhi standar hidup yang layak setelah pensiun. Ini juga sebagai penghargaan atas profesionalitas dan dedikasi mereka dalam pemberantasan korupsi, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tentang Jaminan Hari Tua.

Ketentuan Substansial: KPK diwajibkan memberikan Tunjangan Hari Tua kepada Penasihat dan Pegawai, yang dikelola oleh pihak ketiga. Penasihat dan Pegawai harus membayar iuran kepesertaan, dan KPK mengikutsertakan mereka dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Iuran dibayarkan oleh KPK dan kontribusi dari Penasihat/Pegawai. Pengelolaan dana dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi kriteria tertentu, dan evaluasi dilakukan setiap enam bulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 02 OF 2018
CONCERNING
OLD AGE BENEFITS FOR ADVISORS AND EMPLOYEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

LEADERSHIP OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION,

\n\n \n \n

Considering:

that to encourage the effectiveness and sustainability of corruption eradication, the Corruption Eradication Commission is required to work professionally, with full integrity, and with high dedication;
that as a form of appreciation for the integrity, professionalism, and dedication of the commission's advisors and employees in handling corruption eradication, it is necessary to adjust the amount of Old Age Benefits as a welfare guarantee for advisors and employees who have entered retirement;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, Commission Regulation Number 05

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de5df572-3c79-4167-947b-374deb7cdd7b","actionData","errors"]