[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de52e660-c61c-4e52-bd8f-5e76f8061156","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 2 Tahun 2007","number","2","year","2007","published_date","2007-04-16","effective_date","2007-04-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-terminal
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2, TLD No.29, LL KAB. Melawi: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal\r\n
ABSTRAK:	\n \n Selain sebagai salah satu retribusi daerah, retribusi terminal dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan atas pengaturan arus lalu lintas angkutan darat di Kabupaten Melawi \n UU Nomor 1981;\r\nUU Nomor 14 Tahun 1992 :\r\nUU Nomor 34 Tahun 2000;\r\nUU Nomor 17 Tahun 2003;\r\nUU Nomor 34 Tahun 2003;\r\nUU Nomor 10 Tahun 2004;\r\nUU Nomor 33 Tahun 2004;\r\nUU Nomor 8 Tahun 2005;\r\nPP Nomor 22 Tahun 1990;\r\nPP Nomor 41 Tahun 1993;\r\nPP Nomor 43 Tahun 1993;\r\nPp Nomor 66 Tahun 2001;\r\nPP Nomor 58 Tahun 2005;\r\nPP Nomor 79 tahun 2005;\r\n \n Untuk mengatur penerimaan daerah dari retribusi terminal, Perda ini mengatur penetapan objek dan subjek dari retribusi dimasksud, cara pengukuran, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutam, biaya operasional, masa terutang dan batas kedaluwarsa penagihan, lalu penyidikan dan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007. \n Peraturan berikut ini masih membutuhkan penetapan dari Bupati:\r\n1) pengadaan dan pelayanan tanda pembayaran retribusi terminal;\r\n2) tata cara permintaan pembayaran biaya operasional;\r\n3) bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian atas surat pendaftaran wajib retribusi, surat penetapan;\r\n4) mekanisme tata cara pembayaran retribusi terminal;\r\n5) tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi;\r\n6) hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini. \n 15 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2007 mengatur tentang Retribusi Terminal. Latar belakang peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadikan Retribusi Terminal sebagai jenis Retribusi Daerah Kabupaten. Selain itu, peningkatan arus lalu lintas angkutan darat di Kabupaten Melawi memerlukan peningkatan pelayanan di terminal.

Peraturan ini mengatur retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk pelayanan peron. Obyek retribusi meliputi penyediaan tempat parkir/tempat pemberhentian mobil penumpang, bus umum, dan mobil barang, serta fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal/tempat pemberhentian.

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu memakai terminal/tempat pemberhentian. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu, dengan penetapan tarif berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau berdasarkan unsur biaya penyediaan jasa dan keuntungan yang dikehendaki.

Wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 2 OF 2007
Concerning
BUS STATION FEE

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 2 OF 2007
CONCERNING
BUS STATION FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 18 paragraph (2) letter a of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Fees, the Bus Station Fee is a type of Regency Regional Fee;
that with the increasing flow of land transportation in Melawi Regency, it is deemed necessary to improve services at the bus station;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to regulate a Regional Regulation concerning Bus Station Fee.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de52e660-c61c-4e52-bd8f-5e76f8061156","actionData","errors"]