[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de4eb37e-e3c9-419e-b277-d35abb40433a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PELAYANAN - KESEHATAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat; bahwa sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Katen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipandang sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu disesuaikan dengan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2008 \n PERDA ini mengatur mengenai Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi, Saat Retribusi Terutang Dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah; Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;\r\nTata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penagihan Retribusi; Sanksi Administrasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009. \n 22 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai sepanjang mengenai tarif.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 14 Seri B).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 11 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesehatan sebagai hak asasi manusia melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Objek retribusi meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta pemeriksaan laboratorium di Dinas Kesehatan. Subjek retribusi adalah pengunjung yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan, tindakan medik, surat keterangan dokter umum, dan pelayanan laboratorium.

\n\n

Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi kunjungan, dan jenis pelayanan yang diberikan.

\n\n

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan biaya per unit setiap jenis pelayanan. Besarnya tarif yang harus dibayar masyarakat adalah tarif pelayanan kesehatan dikurangi subsidi dari Pemerintah Daerah.

\n\n

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

\n\n

Puskesmas dapat mengembangkan Pelayanan Kesehatan Inovatif di luar pelayanan kesehatan dasar setelah mendapatkan izin dari Bupati, dan dikenakan retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 9 OF 2009
CONCERNING
REGIONAL FEE FOR PUBLIC HEALTH SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that health as a human right must be realized in the form of providing various health efforts to the entire community through the implementation of quality and affordable health development by the community;
that as a legal effort to provide comprehensive protection to the community as service recipients, the Regional Regulation of Klaten Regency Number 14 of 2000 concerning Regional Fee for Public Health Services as amended by Regional Regulation of Klaten Regency Number 5 of 2003 concerning Amendments to Regional Regulation of Klaten Regency Number 14 of 2000 concerning Regional Fee for Public Health Services is deemed no longer appropriate and therefore needs to be adjusted with the new Regulation;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de4eb37e-e3c9-419e-b277-d35abb40433a","actionData","errors"]