[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de418791-6386-4eed-b0c0-2e1f9c74be92","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-07-13","effective_date","2017-07-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5ad1955e-c3d6-4050-a817-4eb04a8cdc04","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_name","Permenko Polhukam","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 3, BN.2017/No.1019, jdih.kemkes.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TENTANG Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mengatur tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan dalam rangka mewujudkan proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis.

Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi acuan bagi unit organisasi dalam pengelolaan Arsip Dinamis. Klasifikasi arsip berbentuk kode yang terdiri atas huruf dan angka (Kode Klasifikasi Arsip) yang berfungsi sebagai pemisah Arsip atas dasar perbedaan yang ada serta pengelompokan Arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain. Kode Klasifikasi Arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan dan diberikan pada setiap naskah dinas yang masuk atau keluar dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Susunan Kode Klasifikasi Arsip mengikuti sifat permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi, yaitu klasifikasi fasilitatif (berkaitan dengan kegiatan penunjang tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) dan klasifikasi substantif (berkaitan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan). Kode Klasifikasi Arsip terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu pokok masalah, sub masalah, dan sub-sub masalah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Permenko Polkam No. 4 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349143/permenko-polkam-no-4-tahun-2025","75662c9a-e525-48b1-9991-a0a10c561f4a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112],{"_94":113,"_96":114,"_36":115},"Permenko Polhukam No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284961/permenko-polhukam-no-1-tahun-2024","86626e5c-fb4f-4e62-a08a-b77c407e11b2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2017
CONCERNING
ARCHIVE CLASSIFICATION WITHIN THE COORDINATING MINISTRY
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COORDINATING MINISTER FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 32 paragraph (3) of Government Regulation Number 28 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 43 of 2009 concerning Archival Affairs and in order to realize an efficient, effective, and systematic dynamic archive control process starting from the creation, use, maintenance and depreciation of archives, it is necessary to stipulate a Regulation of the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs concerning Archive Classification in the Coordinating Ministry

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de418791-6386-4eed-b0c0-2e1f9c74be92","actionData","errors"]