[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de2dda6d-f154-4687-846f-504cf831d2a0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-09-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No 6/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup rnasyarakat sehingga Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peranan strategis\r\nguna mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rnasyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan\r\nBadan Usaha Milik Daerah agar berdaya saing dan mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n- Ketentuan Umum\r\n- Maksud dan Tujuan\r\n- Ruang Lingkup\r\n- Bentuk Badan Hukum\r\n- Pendirian dan Perubahan\r\n- Modal\r\n- Tata Kelola Perusahaan Yang Baik\r\n- Organ BUMD\r\n- Direksi\r\n- Karyawan BUMD\r\n- Badan Pengawas dan Komisaris\r\n- Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan\r\n- Pengunaan dan Penggunaan Laba\r\n- Kerja Sama dengan Pihak Lain\r\n- Tuntutan dan Ganti Rugi\r\n- Pembubaran, Peleburan dan Perubahan Perusahaan\r\n- Ketentuan Peralihan\r\n- Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018. \n 6 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pendirian, pembinaan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas pengelolaan BUMD, mengatur susunan organisasi kepengurusan BUMD serta pertanggungjawabannya, mengatur tata cara pendirian, pembinaan, dan pengelolaan BUMD, serta meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan BUMD. Pertama, peraturan ini mengatur bentuk badan hukum BUMD, yang dapat berupa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda diperuntukkan bagi bidang usaha yang menyangkut pelayanan dasar, usaha rintisan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat monopoli, sementara Perseroda diperuntukkan bagi bidang usaha ekonomi produktif. Kedua, peraturan ini mengatur pendirian dan perubahan BUMD, termasuk tujuan pendirian, dasar pendirian yang meliputi studi kebutuhan daerah dan studi kelayakan bidang usaha. Ketiga, peraturan ini mengatur modal BUMD, yang dapat berasal dari modal awal pendirian, penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Keempat, peraturan ini menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Selanjutnya, peraturan ini mengatur organ dan kepegawaian BUMD, termasuk Direksi dan Badan Pengawas atau Komisaris, serta persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya. Peraturan ini juga mengatur penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD, pinjaman yang dapat dilakukan oleh BUMD, penggunaan laba BUMD, serta kerjasama yang dapat dilakukan BUMD dengan pihak lain. Selain itu, peraturan ini juga mengatur perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan terhadap BUMD, serta kemungkinan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, serta kondisi kepailitan.

","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan induk tentang BUMD di Kabupaten Banyumas.\n2. Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
ABOUT
ORGANIZATION OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 7 of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises, one of the objectives of establishing Regional-Owned Enterprises is to provide benefits for the development of the Regional economy and to organize public benefits in the form of providing quality goods and/or services for fulfilling the necessities of life of the community so that Regional-Owned Enterprises have a strategic role in supporting the implementation of Regional Government to realize the welfare of the community in the Banyumas Regency area;
that based on the provisions of Article 131 paragraph (1) and Article 134 paragraph (4) letter a of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de2dda6d-f154-4687-846f-504cf831d2a0","actionData","errors"]