[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de2aacc7-1780-45f4-9a2d-de998a69c02b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 02 Tahun 2024","number","02","year","2024","published_date","2024-01-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

uang - barang - pengumpulan
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2024/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
ABSTRAK:	\n \n Hasil sumbangan baik dalam bentuk uang atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam pembiyaan usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong-royongan sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial, dan tanggung jawab sosial masyarakat yang perlu dipupuk, dibina, ditingkatkan, dan dkembangkan secara tertib, terarah, dan bertanggung jawab. Usaha pengumpulan dan penyaluran uang atau barang harus dilakukan secara sukarela dan didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencegah penyalahgunaan dalam usaha pengumpulan, penggunaan, dan penyaluran uang atau barang di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pengumpulan uang atau barang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 \n Ketentuan Umum; Syarat dan Tata Cara; Penyaluran; Kewenangan; Hak dan Kewajiban; Pembinaan, Pengawasan, Pemantuan, dan Evaluasi; Pelaporan; Larangan dan Sanksi; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024. \n Peraturan Bupati Berau Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang (PUB) di Kabupaten Berau. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan, mengarahkan, dan mengembangkan usaha pengumpulan sumbangan sebagai wujud kepedulian sosial, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan. PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan harus mendapat izin dari Bupati, yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Sosial, kecuali untuk zakat, pengumpulan di tempat ibadah, keadaan darurat terbatas, gotong royong terbatas, dan pertemuan spontan. Peraturan ini mengatur syarat dan tata cara pengajuan izin PUB, termasuk persyaratan administrasi dan teknis seperti surat tanda daftar organisasi, domisili, NPWP, bukti setor PBB, nomor rekening, KTP direktur/ketua, surat pernyataan keabsahan dokumen, dan proposal. PUB dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pertunjukan, bazar, lelang, penjualan kartu undangan, pengedaran daftar derma, penempatan kotak sumbangan, layanan pesan singkat donasi, pembulatan nilai pembelanjaan, layanan rekening bank, aplikasi digital, media sosial, dan lainnya. Izin PUB diberikan paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang sekali. Hasil PUB ditujukan untuk bidang kesejahteraan sosial, kebencanaan, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, dan kebudayaan, serta disalurkan melalui perorangan, keluarga, kelompok, atau lembaga. Kepala Dinas berwenang menolak, menunda, mencabut, atau membatalkan izin PUB dengan alasan tertentu. Pemegang izin PUB wajib melaksanakan PUB sesuai ketentuan dan memberikan laporan tertulis kepada Dinas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penyelenggara yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi.\n2. Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin dapat berupa teguran tertulis, penangguhan izin, dan/atau pencabutan izin.\n3. Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin dapat berupa teguran tertulis dan/atau diumumkan secara terbuka dalam media massa.\n4. Sanksi pidana bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BERAU
THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
ON
IMPLEMENTATION OF MONEY OR GOODS COLLECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BERAU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the results of donations, whether in the form of money or goods, are one of the supporting elements in financing social welfare efforts based on the spirit of mutual cooperation as a manifestation of social concern, social solidarity, and social responsibility of the community that needs to be fostered, developed, improved and developed in an orderly, directed and responsible manner;
that the effort to collect and distribute money or goods must be carried out voluntarily and based on the principles of transparency and accountability;
that in order to prevent misuse in the effort to collect, use, and distribute money or goods in the region, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de2aacc7-1780-45f4-9a2d-de998a69c02b","actionData","errors"]