[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de1a874f-29eb-43b5-a079-51d68fdc4b03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2022","number","121","year","2022","published_date","2022-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Pengarah - Percepatan - Pembangunan - Otonomi Khusus - Papua
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 121, LN.2022/No.201, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 106 Tahun 106; dan PP Nomor 107 Tahun 2021. \n Perpres ini mengatur mengenai pembentukan adan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; hak keuangan dan fasilitas; dan pendanaannya. Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022. \n Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. \n Lampiran: 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, dengan tujuan mempercepat pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Badan Pengarah Papua, sebagai lembaga nonstruktural di bawah Presiden, bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terkait percepatan pembangunan di Papua. Badan ini juga memberikan arahan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan Otonomi Khusus. Keanggotaan Badan Pengarah Papua terdiri dari Wakil Presiden sebagai Ketua, beberapa menteri, dan perwakilan dari setiap provinsi di Papua. Anggota dari perwakilan provinsi harus merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan memenuhi syarat tertentu. Sekretariat dan kelompok kerja dibentuk untuk mendukung operasionalisasi tugas Badan Pengarah Papua.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Perpres No. 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/330902/perpres-no-102-tahun-2025","bf400c5c-4b3c-42d2-acb7-4de92f3248bc","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 121 OF 2022
ON
STEERING COMMITTEE FOR THE ACCELERATION OF SPECIAL AUTONOMY DEVELOPMENT IN PAPUA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :	that to implement the provisions of Article 90 of the Government Regulation Number 106 of 2021 on the Authority and Institutional Implementation of Special Autonomy Policy of The Province of Papua, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the Steering Committee for the Acceleration of Special Autonomy Development in Papua;
Bearing in Mind :	Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia; Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy for the Papua Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 135, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4151), as amended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de1a874f-29eb-43b5-a079-51d68fdc4b03","actionData","errors"]