[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de07c465-dfd4-4f1b-bd89-13ca89fa213a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 12 Tahun 2015","number","12","year","2015","published_date","2015-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan sampah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin dan melindungi hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat; bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah linkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah belum optimal, serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah, maka perlu adanya suatu pengaturan terhadap pengelolaan sampah; bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengelolaan sampah, perlu diatur dengan peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 81 Tahun 2012; Permendagari Nomor 33 Tahun 2010; Permen PU Nomor 03/Prt/M/2013. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015. \n 20 halaman; Penjelasan 5 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di daerah. Latar belakangnya adalah peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan kurang optimalnya sistem pengelolaan sampah yang ada.

Peraturan ini mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta mengkoordinasikan berbagai pihak terkait. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA, serta menyusun sistem tanggap darurat.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat wajib melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usaha dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan, serta memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan. Pengelola kawasan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan lokasi TPS.

Peraturan ini juga mengatur mengenai perencanaan pengelolaan sampah, pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah, lembaga pengelola sampah, insentif dan disinsentif, pembiayaan dan kompensasi, perizinan, peran masyarakat, kerjasama dan kemitraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sistem tanggap darurat, penyelesaian sengketa, dan larangan terkait pengelolaan sampah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Pengelolaan Sampah yang ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 32 (melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa izin) dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 49 (larangan terkait pengelolaan sampah) dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TOJO UNA-UNA
THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF TOJO UNA-UNA REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2015
on
WASTE MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOJO UNA-UNA,

Considering / Whereas :

that to guarantee and protect the rights of every person to live prosperous physically and mentally, reside, and obtain a good, clean, and healthy environment;
that the increase in production and consumption of goods has not been supported by the use of environmentally friendly technology, the waste handling and management system has not been optimal, and a good waste management culture has not been created, causing an increase in the volume of waste, so it is necessary to have a regulation on waste management;
that to ensure legal certainty regarding waste management, it needs to be regulated by Regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b, and letter c,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de07c465-dfd4-4f1b-bd89-13ca89fa213a","actionData","errors"]