[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddfd4200-6446-4282-b847-dc989e7254f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-05-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah,\r\nperlu untuk mengubah ketentuan tarif Pajak Bumi dan\r\nBangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam\r\nPeraturan Daerah Kota Pekalongaan Nomor 8 Tahun 2011\r\ntentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan\r\nPerkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan\r\nNomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan\r\nPerdesaan dan Perkotaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6 mengenai tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 diubah. \n 5 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 ini mengubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dengan menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perubahan ini dilakukan karena tarif PBB sebelumnya (single tarif sebesar 0,1%) menyebabkan penurunan potensi penerimaan daerah. Peraturan ini mengubah ketentuan tarif PBB menjadi double tarif, yaitu 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Selain itu, Pasal 33 pada Peraturan Daerah sebelumnya dihapus.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING LAND DAN BUILDING TAX RURAL AND URBAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to optimize regional revenue, it is necessary to amend the provisions on tariffs for Land and Building Tax Rural and Urban as stipulated in Regional Regulation of Pekalongaan City Number 8 of 2011 concerning Land dan Building Tax Rural and Urban;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of Pekalongan City Number 8 of 2011 concerning Land dan Building Tax Rural and Urban;

In View of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddfd4200-6446-4282-b847-dc989e7254f9","actionData","errors"]