[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dde34e30-12f9-4a30-a2c3-16884e15a2e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia","short_title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020","number","46","year","2020","published_date","2020-11-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d1f5b849-6777-405c-8319-84f1f0435a46","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Ombudsman Republik Indonesia","short_name","Peraturan Ombudsman RI","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Ombudsman Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ombudsman ri - pengelolaan - informasi dan dokumentasi
2020
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 46, BN 2020/ NO 1283; PERATURAN.GO.ID; 34 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia TENTANG Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 46 Tahun 2020 adalah a) bahwa untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan pelayanan publik; b) bahwa ketentuan dalam Peraturan Ombudsman No. 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman RI. \n Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 46 Tahun 2020 diantaranya diantaranya adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi; Peraturan Ombudsman No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman RI. \n Peraturan Ombudsman No. 46 Tahun 2020 dibentuk untuk memperbarui pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi yang diatur pada Peraturan Ombudsman No. 16 Tahun 2014 agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, lingkup peraturan a quo mengatur mengenai apa saja kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelayanan informasi; mekanisme tim pengelola dan dokumentasi, apa saja informasi di lingkungan Ombudsman dan bagaimana pengumuman informasinya; pelayanan informasi publik; pelaporan; dan ketentuan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2020. \n Pada saat Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku, Peraturan Ombudsman Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1783), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 26 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Ombudsman Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1783).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Ombudsman ini mengatur tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan pelayanan publik, serta karena Peraturan Ombudsman Nomor 16 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban Ombudsman dalam pelayanan informasi, termasuk menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi publik, membangun sistem informasi dan dokumentasi, menunjuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID, menganggarkan pembiayaan, menyediakan sarana dan prasarana, menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi, menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, menyediakan dan memberikan informasi publik, menanggapi keberatan, membuat laporan, dan melakukan evaluasi.
Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, PPID Perwakilan, Perangkat PPID, dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan, beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Jenis-jenis informasi di lingkungan Ombudsman, yaitu Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.
Prosedur pelayanan informasi publik, termasuk hak dan kewajiban pemohon, cara pengajuan permintaan informasi, tanggapan PPID, pengajuan keberatan, dan tanggapan atas keberatan.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan sebelum berlakunya Peraturan Ombudsman ini, selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Ombudsman ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan Ombudsman RI No. 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pada Ombudsman Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/229571/peraturan-ombudsman-ri-no-16-tahun-2014","04261803-a245-457a-a029-ccd49463063c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

OMBUDSMAN. Information. Documentation. Management. Revocation.
No.1283, 2020

REGULATION OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 46 OF 2020
CONCERNING
MANAGEMENT OF INFORMATION AND DOCUMENTATION
WITHIN THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the realization of the provision of public information services and increase public information disclosure in the supervision of public services;
that the provisions in Ombudsman Regulation Number 16 of 2014 concerning Information and Documentation Management at the Ombudsman of the Republic of Indonesia are no longer in accordance with the developments and needs of the organization, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dde34e30-12f9-4a30-a2c3-16884e15a2e9","actionData","errors"]