[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dde03f22-c49a-44f0-b39e-da3b0f6856df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006","number","11","year","2006","published_date","2006-09-21","effective_date","2006-09-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Retribusi Izin Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-izin-usaha-pariwisata
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2006/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan Pendapatan Asli\r\nDaerah dalam menunjang pembangunan daerah, diperlukan keterpaduan peranan\r\nPemerintah Kabupaten, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan\r\nkepariwisataan ;\r\nb. bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan tersebut, perlu mengatur izin usaha\r\npariwisata dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa dan daerah,\r\nmemperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan, keamanan dan ketertiban umum\r\nserta kelangsungan usaha pariwisata ;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003. \n Peraturan ini mengatur tentang pembayaran atas pelayanan pemberian perizinan tertentu dari Pemerintah\r\nKabupaten bagi orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha\r\npariwisata. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2006. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis\r\npelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan pendapatan asli daerah, memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha pariwisata, memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara usaha pariwisata, meningkatkan pendapatan asli daerah, memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan usaha akomodasi pariwisata, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat/konsumen terhadap jaminan kualitas produk pariwisata.

Peraturan ini mengatur penggolongan usaha kepariwisataan yang terdiri dari usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata) dan usaha sarana wisata (akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, dan sarana wisata lainnya). Lingkup kegiatan usaha pariwisata mencakup kegiatan komersial yang mengatur perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, pengolahan makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha pariwisata. Izin usaha pariwisata meliputi izin usaha jasa biro perjalanan wisata, izin usaha jasa agen perjalanan wisata, izin usaha hotel (dengan tanda bintang dan melati), izin usaha pondok wisata (cottage/villa, wisma taman/guest house, pondok remaja, dan pondok wisata lainnya), izin usaha restoran, izin usaha rumah makan, izin usaha angkutan wisata, dan izin usaha sarana wisata lainnya. Pemegang izin usaha pariwisata memiliki kewajiban untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin usaha, meningkatkan pelayanan dan profesionalisme, memenuhi kewajiban atas pungutan negara/daerah, menjamin syarat-syarat teknis, memperhatikan pelestarian lingkungan, melaksanakan pemeriksaan teknis secara berkala, menjaga martabat usaha, memberikan pelayanan yang baik, menjamin pemenuhan ketentuan kerja dan kesejahteraan karyawan, serta menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala.

","transitional_provisions","1. Penyelenggara usaha pariwisata yang telah memiliki izin usaha pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KUDUS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2006
CONCERNING
RETRIBUTION FOR TOURISM BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the development of tourism and Regional Original Income in supporting regional development, it is necessary to integrate the roles of the Regency Government, business entities and the community in the implementation of tourism;
that in the implementation of tourism, it is necessary to regulate tourism business licenses in order to strengthen the identity of the nation and the region, pay attention to the quality and sustainability of the environment, public safety and order, and the sustainability of tourism businesses;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Retribution for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dde03f22-c49a-44f0-b39e-da3b0f6856df","actionData","errors"]