Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mengatur tentang pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagai akibat dari pengalihan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengalihan ini meliputi PNS daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan administrasi dan fungsional pada unit kerja yang melaksanakan pengelolaan terminal penumpang tipe A dan B, serta PNS daerah provinsi yang melaksanakan tugas penetapan lokasi dan pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor. PNS yang dialihkan dari kabupaten/kota untuk pengelolaan terminal tipe A dan dari provinsi dialihkan menjadi PNS Kementerian Perhubungan, sementara PNS dari kabupaten/kota untuk pengelolaan terminal tipe B dialihkan menjadi PNS daerah provinsi. Gaji dan tunjangan PNS yang dialihkan menjadi tanggungan APBN atau APBD provinsi mulai 1 Januari 2017, setelah sebelumnya menjadi tanggungan APBD kabupaten/kota. Proses pengalihan melibatkan penyampaian daftar nominatif PNS oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi kepada Kementerian Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang kemudian menetapkan keputusan pengalihan. Untuk kelancaran proses, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan.

(-)

(-)