[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddc57e15-30bd-4501-9249-e0afa0c1225f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 08 Tahun 2010 tentang PAJAK REKLAME","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 08 Tahun 2010","number","08","year","2010","published_date","2010-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","PAJAK REKLAME","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - REKLAME
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2010/NO. 08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK REKLAME
ABSTRAK:	\n \n Bahwa bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah\r\nyang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa pengaturan Pajak Reklame semenjak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis pajak yang\r\nkewenangan pemungutannya diserahkan kepada kabupaten/kota; \r\nBahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Perda \n Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; dan Permendagri No. 15 tahun 2006 \n Perda ini mengatur tentang nama, objek dan subjek pajak; dasar pengenaan tarif\r\ndan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak, saat pajak terutang\r\ndan surat pemberitahuaan pajak daerah; tata cara penetapan pajak; tata cara\r\npemungutan pajak; tata cara pembayaran; tata cara penagihan pajak; pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; keberatan dan banding; tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2010. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame menetapkan pajak atas penyelenggaraan reklame sebagai sumber pendapatan daerah. Objek pajak meliputi berbagai jenis reklame seperti papan/billboard, kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, udara, apung, suara, film/slide, dan peragaan. Tidak termasuk objek pajak adalah reklame melalui media internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan, label/merek produk, nama pengenal usaha/profesi, reklame pemerintah, dan reklame partai politik yang diatur Walikota.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan Wajib Pajak adalah yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame, yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak jika diselenggarakan pihak ketiga atau dihitung berdasarkan jenis, bahan, lokasi, waktu, jangka waktu, jumlah, dan ukuran media reklame jika diselenggarakan sendiri.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan pajak, termasuk penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika terdapat kekurangan pembayaran atau sanksi administratif. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDLB, atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga kepada Walikota. Banding dapat diajukan ke Pengadilan Pajak jika keberatan ditolak. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 08 YEAR 2010

REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 08 YEAR 2010
CONCERNING
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

Considering:

that Advertisement Tax is an important source of local revenue to finance the implementation of regional government;
that the regulation of Advertisement Tax since the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution is one type of tax whose collection authority is delegated to regencies/cities;
that based on Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, regional taxes are stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Advertisement Tax;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddc57e15-30bd-4501-9249-e0afa0c1225f","actionData","errors"]