[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddb0c9c4-241a-4dd2-8963-0088b2c88ff5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-12-11","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - pengendalian - menara - telekomunikasi
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2017/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informatika dan pendapatan asli daerah Dan dengan telah dibatalkannya Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 92 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 28 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Peninjauan Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Kedaluarsa Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017. \n 20 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bogor. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informatika, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini didasari oleh telah dibatalkannya Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Mahkamah Konstitusi.

\n\n

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah menara telekomunikasi yang digunakan untuk fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban, serta menara telekomunikasi yang digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat ruang untuk menara telekomunikasi.

\n\n

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun, yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.

\n\n

Tarif Retribusi per menara ditetapkan berbeda tergantung pada jenis kendaraan yang digunakan untuk pengawasan dan pengendalian, yaitu Rp 955.000,- jika menggunakan kendaraan roda 2, dan Rp 1.130.000,- jika menggunakan kendaraan roda 4. Tarif ini dihitung berdasarkan penjumlahan komponen biaya transportasi, uang harian, dan alat tulis kantor (ATK). Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

\n\n

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya SKRD oleh wajib retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/300895/perda-kab-bogor-no-11-tahun-2023","8ad83d44-9efe-47e4-af46-2ccc0cb3163f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOGOR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 8 OF 2017
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve services to the community's needs in the use of telecommunications and informatics facilities and local revenue, Bogor Regency Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning Telecommunication Tower Control Retribution has been established;
that with the annulment of the Elucidation of Article 124 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution based on the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-XII/2014, Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning Telecommunication Tower Control Retribution as referred to in letter a needs to be reviewed and replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddb0c9c4-241a-4dd2-8963-0088b2c88ff5","actionData","errors"]