[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddabddbf-ddbb-4a5b-afd7-86c4d758786d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-08-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-penerangan-jalan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e\r\ndan pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan Pajak\r\nPenerangan Jalan. \n Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tk. II di Sulawes, Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum\r\nAcara Pidana (, Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan\r\nPajak , Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan , Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah\r\nPropvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara\r\nPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah \r\ndan Retribusi Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis\r\nPajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala\r\nDaerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989\r\ntentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah\r\nDaerah Kabupaten Maros, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007\r\ntentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, .Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008\r\ntentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Kabupaten Maros \n PAJAK PENERANGAN JALAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Maros. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh instansi pemerintah dan perwakilan asing (asas timbal balik), serta penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu tanpa izin teknis. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dengan wajib pajak adalah pengguna atau penyedia tenaga listrik (jika disediakan oleh sumber lain).

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL), yang ditetapkan berdasarkan jumlah tagihan rekening listrik atau perhitungan kapasitas, penggunaan, dan harga satuan listrik yang berlaku. Tarif PPJ ditetapkan sebesar 10%, kecuali untuk industri dan pertambangan migas (3%) dan listrik yang dihasilkan sendiri (1,5%).

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, masa pajak, tata cara pemungutan (tidak boleh diborongkan), penerbitan surat ketetapan pajak (SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN), surat tagihan pajak (STPD), tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan ketetapan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, serta insentif pemungutan.

Wajib pajak dengan omzet kelistrikan minimal Rp. 300.000.000,00 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Pejabat dilarang memberitahukan informasi wajib pajak kepada pihak lain, kecuali dalam kondisi tertentu (sidang pengadilan, pemeriksaan keuangan daerah).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui terkait Wajib Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan hal yang diketahui terkait Wajib Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Maros No. 5 Tahun 1998 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340246/perda-kab-maros-no-5-tahun-1998","f3f1f040-9be5-43b1-95d5-daeec0c2715f","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Perda Kab. Maros No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307602/perda-kab-maros-no-1-tahun-2024","76f15ab0-c569-4420-96a0-26d9f531a8e0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 12 Year 2011
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 2 paragraph (2) letter e and Article 95 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Street Lighting Tax; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of Maros Regency concerning Street Lighting Tax. \n \n
In View of:	\n \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Tk. II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddabddbf-ddbb-4a5b-afd7-86c4d758786d","actionData","errors"]