[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dda0f024-fb33-4d8d-8f9c-5a889bc519d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Lubuk Linggau","place_of_enactment","Lubuklinggau","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan Iingkungannya dan dalam rangka terwujudnya tertib dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai fungsinya, perlu mengatur Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan\r\nkemandirian daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 \n Materi pokok dalam peraturan ini mengatur mengenai penjabaran atas Ketentuan Umum, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Ketentuan Jarak Bangunan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan, Penertiban Imb, Pelaporan Dan Sanksi Serta Penyidikan Dan Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Pelimpahan kewenangan penerbitan IMB, proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrasi dan dokumen Rencana Teknis, proses administrasi pelaksanaan penerbitan baru/revisi IMB meliputi persyaratan dokumen perubahan rencana teknis, pemeriksaan dan penelitian kembali, serta tenggang waktu, jarak bangunan dan bagian \r\n bagian Jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan, tata cara pemungutan dan penyetoran, tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi, Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif, Ketentuan dan mekanisme pemutihan IMB \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Lubuklinggau. Latar belakangnya adalah untuk mengatur dan membina penyelenggaraan bangunan agar fungsional, andal, dan selaras dengan lingkungan, serta untuk mewujudkan tertib hukum dalam penyelenggaraan bangunan. Retribusi IMB menjadi sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah.

Ketentuan substansial meliputi kewajiban setiap orang atau badan yang akan membangun, merehabilitasi, atau memugar bangunan untuk memiliki IMB. Walikota menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota. IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan ringan seperti memplester atau memperbaiki ubin. Manfaat IMB bagi pemerintah daerah adalah untuk pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan, serta mewujudkan bangunan yang andal dan fungsional. Bagi pemilik, IMB menjadi syarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum daerah.

Proses penerbitan IMB meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen administrasi dan teknis, serta penyelesaian dokumen IMB. Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IMB kepada Perangkat Daerah. Persyaratan permohonan IMB meliputi persyaratan administrasi (seperti keterangan rencana daerah, fotokopi KTP/akta pendirian, sertifikat tanah) dan persyaratan teknis (seperti data umum bangunan, gambar arsitektur, struktur, dan utilitas). Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi harus melalui permohonan baru/revisi IMB. Peraturan ini juga mengatur ketentuan jarak bangunan dari jalan dan persimpangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap kegiatan pembangunan tanpa IMB dapat diperintahkan untuk dihentikan.\n2. Pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB dapat diperintahkan untuk dihentikan, dibatasi kegiatannya, dibekukan izinnya, dicabut izinnya, dan/atau dibongkar.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.\n4. Jika peringatan tertulis tidak diindahkan, dapat dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB, hingga penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan/atau perintah pembongkaran bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Lubuk Linggau No. 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/220804/perda-kota-lubuk-linggau-no-2-tahun-2022","8f39d17c-a82a-4724-bd06-62790a242bb7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF LUBUKLINGGAU

REGIONAL REGULATION OF LUBUKLINGGAU CITY
NUMBER 3 OF 2012
ABOUT
LOCAL FEE BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF LUBUKLINGGAU,

Considering:

that the building management as a place for humans to carry out their activities needs to be regulated and fostered for the sake of the continuity and improvement of people's lives and livelihoods, as well as to create functional, reliable, self-identified buildings that are balanced, harmonious and in harmony with the environment;
that in order to realize order and legal certainty in the implementation of buildings that meet administrative requirements and technical requirements according to their function, it is necessary to regulate Building Permits;
that the Lubuklinggau City Government through the Building Permit local fee is an important source of regional revenue to finance the implementation of regional government in carrying out services

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dda0f024-fb33-4d8d-8f9c-5a889bc519d5","actionData","errors"]