For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Also known as: Permenaker 7/2021 · Permenaker No. 7 Tahun 2021 · Permenaker Nomor 7 Tahun 2021

Status:
Active
Effective Date:1 April 2021Publication Date:31 Maret 2021
Perencanaan Pembangunan NasionalHubungan Ketenagakerjaan

Information

TypePeraturan Menteri Ketenagakerjaan
ThemeTata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
LocationKementerian Ketenagakerjaan
Effective Date01 April 2021
Publication Date31 Maret 2021
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara pendaftaran peserta dan pelaksanaan rekomposisi iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP merupakan jaminan sosial bagi Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pengusaha diharuskan mendaftarkan Pekerja/Buruh sebagai peserta program JKP dan membayar iuran bulanan sebesar 0,46% dari upah sebulan. Iuran ini mencakup kontribusi dari pemerintah dan sumber pendanaan yang dihasilkan dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Proses pendaftaran dan pembayaran iuran dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mekanisme verifikasi dan validasi data peserta. Rekomposisi iuran bertujuan untuk menjaga keberlangsungan program dan mendukung perlindungan bagi pekerja yang terdaftar dalam program ini.

(-)

(-)