Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2019

(-)

Qanun ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meulaboh. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kinerja PDAM, pelayanan air minum yang bersih dan sehat, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penyertaan modal dilakukan dengan penempatan modal pada PDAM Tirta Meulaboh yang bersumber dari APBK dan sumber lain yang sah. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kinerja, produksi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten, dan PAD. Jumlah total penyertaan modal dari tahun 2001 hingga 2017 adalah sebesar Rp.31.236.257.000,00. Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.5.500.000.000,00 yang dialokasikan melalui APBK mulai tahun anggaran 2019.

Laba usaha yang diperoleh dari penyertaan modal merupakan komponen pendapatan daerah. Bupati melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal dengan menunjuk SKPD yang membidangi pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati.

Pengurangan modal daerah dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten kurang dari 51%. Pengurangan modal harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan DPRK Aceh Barat. Modal yang dikurangi disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

(-)

(-)