[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd8308a3-c303-4428-baa8-173e98cf6d03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-04-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ibadah-haji
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji
ABSTRAK:	\n \n badah haji merupakan rukun islam kelima yang\r\nwajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu\r\nmenunaikannya, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan\r\ndan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam\r\npelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan\r\naman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang–\r\nUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan\r\nIbadah Haji, Pemerintah Daerah menetapkan\r\npenyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi\r\njemaah haji. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\npembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,\r\nKolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang\r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang\r\nKesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur\r\nSipil Negar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008\r\ntentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. \n PENYELENGGARAAN\r\nIBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH\r\nHAJI.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji daerah dan pembiayaan transportasi jemaah haji di Kabupaten Maros.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, lancar, dan tepat waktu, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ketentuan Substansial:

Bupati sebagai Koordinator Penyelenggara Ibadah Haji Daerah menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Ketua Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
Bupati dapat mengangkat Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) berdasarkan hasil seleksi.
Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji daerah dikelola oleh PPIHD.
Besaran dan rincian biaya transportasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan efisiensi.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan pembiayaan transportasi jemaah haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan pembiayaan transportasi jamaah haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SOUTH SULAWESI PROVINCE
REGENCY OF MAROS REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2015
CONCERNING
ORGANIZATION OF REGIONAL HAJJ PILGRIMAGE
AND FINANCING OF HAJJ PILGRIMS TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n

Considering:

that the hajj pilgrimage is the fifth pillar of Islam which must be carried out by Muslims who are able to perform it;
that in order to improve the quality of service and protection for hajj pilgrims so that the implementation of the hajj pilgrimage can run safely, comfortably, orderly, smoothly and on time;
that in order to implement the provisions of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage, the Regional Government stipulates the organization of the hajj pilgrimage and the cost of transportation of hajj pilgrims;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd8308a3-c303-4428-baa8-173e98cf6d03","actionData","errors"]