[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd81e542-e1d9-40a9-b05b-ee26ab2d0d4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-04-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - ZAKAT - INFAQ - SEDEKAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah.
ABSTRAK:	\n \n Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Zakat, infaq dan sedekah merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan umat jika dikelola dengan tepat dan profesional.\r\nDalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu diatur dalam suatu peraturan daerah tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU\r\nNo. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun\r\n1965; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14\r\nTahun 2014 \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai asas dan tujuan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah; keanggotaan Baznas Kabupaten, Lembaga Amil Zakat; Obyek Zakat; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; sanksi administratif; larangan; penyidikan; serta ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten; pembentukan tim seleksi Pimpinan Baznas; persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ; Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten; Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif; Pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ; serta sanksi administrasi, diatur dengan Peraturan Bupati\r\n\r\nPeraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan\r\nBupati. \n 12 halaman, Penjelasan 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan sumber potensial untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Peraturan ini membentuk BAZNAS Kabupaten sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat kabupaten, yang bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah. BAZNAS Kabupaten berwenang membentuk UPZ di berbagai instansi dan wilayah. Keanggotaan BAZNAS Kabupaten terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana, dengan persyaratan tertentu bagi pimpinan. BAZNAS Kabupaten berkewajiban melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengelolaan zakat.

Objek zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, dengan perhitungan berdasarkan hukum agama Islam. Prioritas munfiq dan mushodiq meliputi pejabat pemerintah daerah, ASN, karyawan BUMN/BUMD, pensiunan, aghniya, dan karyawan swasta. BAZNAS Kabupaten dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, sedekah, hibah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pengumpulan zakat dilakukan dengan muzakki menghitung sendiri kewajibannya atau meminta bantuan BAZNAS Kabupaten. Zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pendistribusian zakat wajib dilakukan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dengan skala prioritas dan prinsip pemerataan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai syariat Islam dan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. BAZNAS Kabupaten dan LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara berkala. Pembiayaan BAZNAS Kabupaten berasal dari APBD, hak amil, dan sumber lain yang sah. Bupati dan Kementerian Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Tidak melakukan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).\n3. Melanggar ketentuan Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).\n4. Melanggar ketentuan Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG HARI
THE PROVINCE OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER: 7 OF 2016
on
MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAQ AND SEDEKAH

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Whereas:

that performing zakat is an obligation for capable Muslims and the proceeds of zakat collection are a potential source in an effort to realize the welfare of the community, especially Muslims, in an effort to alleviate poverty and eliminate social inequality;
that zakat, infaq and alms are also a potential source of funds to build the interests of the people if managed properly and professionally;
that in order to protect, foster, serve and supervise, as well as to provide legal certainty for the community in carrying out their zakat obligations, it is necessary to regulate it in a regional regulation on the management of Zakat, Infaq and Alms;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd81e542-e1d9-40a9-b05b-ee26ab2d0d4e","actionData","errors"]