[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd7f4953-f9b8-49d5-abb9-3785cc567a45","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-01-29","effective_date","2016-05-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magetan","place_of_enactment","Magetan","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK ASASI MANUSI
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Magetan Tahun 2016 No 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak rnerupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai rnanusia:\r\nb. bahwa upaya, perlindungan, terhadap perempu_an dan anak korban kekerasan di Daerah belum optimal, sehingga perlu penguatan kelernbagaan dan adanya pengaturan yang dapat rnenjamin pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlakn dan;\r\nc, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tah un 20 14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9\r\nTahun 2015, pemberdayaan perempuan dan peliudungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah:\r\nd, bahwa berdasarkan _pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, huruf b da:n huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyetenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan: \r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) l.Jndang-Un:dang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn Llngkungan Propinsi Jawa Timur [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2730); \r\n3. Undang-Undang Kesejahteraan Indonesia Tahun Nomor 4 Tahun 1979 tentang Anak (Lemba.ra.n Negara Republik 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);\r\n4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999;\r\n5.Undang-Undang Nornor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia\r\n6. Undang-Undang Nomor I Tahuu 2000;\r\n7. Undang-Undang Nomor 2-3. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik lndonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor I 09, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Repu blik Indonesia Nomor 4235) seahagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 [Lembaran Negara Republlk Indonesia Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5606):\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);\r\n9. Undang-Undang 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban;\r\n10. Undang-Und.ang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);\r\n11. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Beraturan Perundang- undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang S.istem Peradilan Pidana Anak [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tumbahan Lernbaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5332); \r\n13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesla Nomor 5587] sebagairnana diubah beberapa kali terakh.ir dengan Undang-Undang Nornor 9 TahUJJ 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 20 ! 5 Nomor 5$, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomot 5679);\r\n14. Peraturan Pemerirrtah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun\r\n2006 Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Negara .Republik\r\nIndonesia Nomor 4604);\r\n15. Kepurusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang\r\nKonvensi Hak Anak;\r\n16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tab u n 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan' Perempuan;\r\n17. Peratu ran Menteri Negara Pemberdayaan Perernpuan\r\nNomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan\r\nPerlindungan Anak;\r\n18. Peraturan Menteri Negara Pernberdayaan Perempuan Nornor 2 Talrun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;\r\n19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perernpuan Dan\r\nPerllildungan Anak Republik Indonesia Nomor I Tahun\r\n2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan\r\nTerpadu Bagi Perempuan.dan Anak Korban Kekerasan;\r\n20. Peraruran Menteri Negara Pemberdayaan Perernpuan Dan\r\nPerlindungan Anak Republik Indonesia Nemer 05 Tahun\r\n2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengernbangan \r\nPusat Pe1ayan.an Terpadu ;\r\n21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perernpuan Dan \r\nPerlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemer 42);\r\n22. Peraruran Mentqi Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Repu_blik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Bent.a. Negara: Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);\r\n23. Peraturan: Menteri Peberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nornor 615);\r\n24. Peranrran Daerah Provinsi J_awa Timur Nornor 16 Tahun 2012\r\n\r\n\r\n\r\n \n Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berasaskan:\r\na penghormatan dan pemenuhan ternadap hak-hak korban;\r\nb. keadilan dan kesetaraan gender;\r\nc non diskriminasi;\r\nd. kepentirigan terbalk bagi korban; dan\r\ne. pemberdayaan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016. \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Magetan. Latar belakangnya adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak melanggar hak asasi manusia dan upaya perlindungan belum optimal. Peraturan ini mengatur berbagai aspek perlindungan, termasuk pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban.

Ketentuan Substansial:

Perlindungan korban kekerasan adalah tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan, termasuk pengumpulan data, pendidikan anti kekerasan, sosialisasi peraturan, pendirian lembaga layanan terpadu, fasilitasi pendampingan hukum, penyediaan tempat tinggal aman, penanganan berkelanjutan, pemantauan, dan evaluasi.

Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur:

Pencegahan kekerasan melalui pembinaan keluarga harmonis, pembentukan jaringan kerja, koordinasi, sistem pencegahan, sosialisasi peraturan, dan pendidikan hak perempuan dan anak.
Pelayanan terhadap korban yang cepat, aman, nyaman, empatik, non diskriminatif, mudah dijangkau, gratis, dan terjamin kerahasiaannya. Bentuk pelayanan meliputi pengaduan, konsultasi, konseling, pendampingan, kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, reintegrasi sosial, dan kemandirian ekonomi.
Pemberdayaan perempuan korban kekerasan melalui pelatihan kerja, usaha ekonomi produktif, dan bantuan permodalan. Pemenuhan hak anak korban kekerasan dengan memenuhi hak-hak dasar sesuai kebutuhan.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat informasi, pelayanan, dan pemberdayaan. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan korban dengan membentuk mitra keluarga, unit perlindungan, sosialisasi hak, pertolongan pertama, dan pelaporan tindak kekerasan.

\n","transitional_provisions","P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAGETAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MAGETAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
ON
ORGANIZATION OF PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF
VIOLENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGETAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that violence against women and children is an act that violates the rights and dignity of women and children as human beings;
that protection efforts for women and children victims of violence in the Region have not been optimal, so it is necessary to strengthen institutions and have regulations that can guarantee their implementation in accordance with applicable regulations and;
that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015, women's empowerment and child protection are mandatory governmental affairs implemented by the Regional Government:
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd7f4953-f9b8-49d5-abb9-3785cc567a45","actionData","errors"]