[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd7c888a-3135-4c84-949c-b9d0537f0e58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 46 Tahun 2011","number","46","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 46, LD.2011/NO.46
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelayanan persampahan dan kebersihan merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara umum, yang berdasarkan peraturan-perundangan terhadap pelayanan tersebut dapat dikenakan retribusi; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat, sekaligus guna mematuhi ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu memperbaharui Peraturan Daerah Nomor 13\r\nTahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan; bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat disetujui untuk\r\nditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur; bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01811/ KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat ditetapkan menjadi\r\nPeraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun\r\n2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib retribusi; Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retibusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retibusi; Wilayah Pemungutan Dan Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran Dan Tempat Pembayaran; Pengurangan, Kekeringan, Dan Pembebasan Retribusi; Saat Retribusi Terutang, Sanksi Administratif, Dan Tata Cara Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Insentif Pemunngutan; Ketentuan Pelayanan Persampahan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2005, Seri C Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dan mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi: Retribusi dipungut atas penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi meliputi pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan akhir. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tersebut.
Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan/kegiatan, lokasi/kelas jalan, dan jumlah orang/karyawan.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi: Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif yang tercantum dalam lampiran peraturan. Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemungutan pendapatan daerah dan wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah.
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran: Pembayaran dilakukan secara tunai atau langsung lunas di loket/tempat pelayanan diberikan kepada Bendahara Penerimaan Retribusi.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek retribusi.
Ketentuan Pelayanan Persampahan: Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pemerintah Desa untuk melaksanakan pelayanan persampahan di wilayah yang sulit dijangkau.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan larangan Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 46

REGIONAL REGULATION
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 46 OF 2011
CONCERNING
RETRIBUTION FOR WASTE MANAGEMENT / SANITATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

Considering:

that waste management and sanitation services are services provided by the Regional Government to the public in general, which, based on laws and regulations, can be subject to retribution;
that in order to improve waste management/sanitation services to the community, as well as to comply with the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to update Regional Regulation Number 13 of 2005 concerning Retribution for Waste Management and Sanitation Services;
that based on the Decision of the DPRD of Hulu Sungai Utara Regency Number 33 of 2011, dated November 15, 2011, the Draft Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd7c888a-3135-4c84-949c-b9d0537f0e58","actionData","errors"]