[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd73759f-94a7-4f6e-b72b-d11268f2a954","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Permukaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2012","number","19","year","2012","published_date","2012-12-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Pengelolaan Air Permukaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD 2012/No.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Permukaan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Permukaan bertujuan untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan, keberlanjutan pemanfaatan, serta kelestarian air permukaan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat dengan latar belakang bahwa air permukaan memiliki peran penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya air. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengelolaan air permukaan di daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air permukaan, yang meliputi pelaksanaan pengelolaan air permukaan sesuai kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air, inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air permukaan, penyiapan kelembagaan, sumber daya manusia, pengusahaan dan pembiayaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, pengaturan peruntukan pemanfaatan air permukaan, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi sumber air permukaan, serta mendorong peran masyarakat.

Pengelolaan air permukaan dilaksanakan melalui inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, perizinan, serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Pendayagunaan air permukaan ditujukan untuk memanfaatkan air permukaan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan, yang dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air permukaan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan pengusahaan, serta pengembangan.

Penggunaan dan pengusahaan air permukaan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat pemakai air, badan sosial, atau badan usaha didasarkan pada hak guna air, yang berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan air permukaan wajib memiliki izin dari Bupati, yang terdiri atas Izin Penggunaan Air Permukaan dan Izin Pengusahaan Air Permukaan.

","transitional_provisions","1. Izin Pengelolaan Air Permukaan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.\n2. Pemegang Izin Pengelolaan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Dinas.","sanctions","1. Setiap pemegang izin yang melanggar Pasal 37 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 51 ayat (1) dan (2) dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF BANDUNG BARAT REGENCY
NUMBER 19 YEAR 2012
CONCERNING
SURFACE WATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANDUNG BARAT,

Considering:

that surface water has an important role for the life and livelihood of the people, because its function as one of the basic daily needs and fulfills various interests in the region;
that in order to organize autonomy, the region has an obligation to preserve the environment and water resources, so it is necessary to regulate surface water management;
that with the enactment of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources and Government Regulation Number 42 of 2008 concerning Water Resources Management, the Regional Government is authorized to organize Surface Water Management in the region;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Surface Water

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd73759f-94a7-4f6e-b72b-d11268f2a954","actionData","errors"]