[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd736dc7-2072-41dc-90aa-e358ea08ae17","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2024","number","14","year","2024","published_date","2024-07-17","effective_date","2024-07-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tarif-nolrupiah-kua
2024
Peraturan Menteri Agama NO. 14, BN 2024 (417) : 4 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018\r\ntentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan\r\nNegara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan; \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 tahun 2008; UU No. 9 tahun 2018; PP No. 59 Tahun 2018; Perpres No. 12 Tahun 2023; Permenag No. 72 Tahun 2022 \n Pengenaan tarif atas jenis PNBP nol rupiah atas jasa layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan berlaku bagi warga\r\nnegara yang tidak mampu secara ekonomi; dan mengalami kondisi tertentu. Terhadap jenis PNBP yang berasal dari KUA Kecamatan bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang\r\nmelaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah). \r\nPengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan\r\nadministratif berupa asli surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024. \n 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 2 huruf d, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah atas jasa layanan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

\n\n

Kebijakan ini menetapkan bahwa pengenaan tarif nol rupiah berlaku bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau mengalami kondisi tertentu (keadaan kahar). Warga negara yang tidak mampu secara ekonomi harus memenuhi persyaratan administratif berupa surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat. Kondisi tertentu (keadaan kahar) harus ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

\n\n

Pemohon harus mengajukan permohonan pengenaan tarif nol rupiah kepada Kepala KUA Kecamatan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Kepala KUA Kecamatan mengenakan tarif nol rupiah setelah pemohon memenuhi persyaratan. Pengenaan tarif nol rupiah tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana.

\n\n

Petugas layanan nikah wajib melakukan dokumentasi foto pelaksanaan layanan nikah di luar KUA Kecamatan yang dikenakan tarif nol rupiah. Kepala KUA Kecamatan wajib melaporkan pelaksanaan pengenaan tarif nol rupiah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Simkah setiap semester dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2024
CONCERNING
REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR IMPOSING TARIFFS ON TYPES OF
NON-TAX STATE REVENUE OF ZERO RUPIAH FOR SERVICE FEES
MARRIAGE OR DIVORCE REGISTRATION OUTSIDE THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE DISTRICT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 7 paragraph (6) and Article 8 paragraph (3) of Government Regulation Number 59 of 2018 concerning Types and Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Religious Affairs, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs concerning the Requirements and Procedures for Imposing Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue of Zero Rupiah for Marriage or Divorce Registration Service Fees

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd736dc7-2072-41dc-90aa-e358ea08ae17","actionData","errors"]