[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd720480-ae52-4bcf-b17d-f81374caf528","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua","short_title","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 19 Tahun 2008","number","19","year","2008","published_date","2008-12-22","effective_date","2008-12-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","dc22fc90-992a-49a1-b744-7d0d1aa2ca69","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua)","short_name","Perdasus Papua","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA
2008
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 19, LD.2008/NO.19
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) TENTANG Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua
ABSTRAK:	\n \n a. Provinsi Papua merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam maupun budaya yang merupakan hasil refleksi kreatifitas intelektual masyarakat asli Papua yang apabila dimanfaatkan dan diberdayakan akan mempunyai manfaat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya orang asli Papua; \r\nb. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam dan budaya Provinsi Papua belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar pcnduduk asli Papua;\r\nc. Pada era perdagangan bebas ini ada pihak yang tanpa hak memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang asli Papua; \r\nd. bahwa Hak Kekayaan Intelektual orang asli Papua yang mempunyai prospek nilai ekonomis yang tinggi belum dilaksanakan secara optimal, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dan belum dapat mengakomodir secara khusus HKI orang asli Papua; \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992,Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. \n HKI orang asli Papua merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang bagi pemiliknya mempunyai nilai ekonomi yang harus dikembangkan untuk kesejahteraan orang asli Papua. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2008. \n - \n - \n 16 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Khusus ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang asli Papua. Latar belakangnya adalah kekayaan sumber daya alam dan budaya Papua yang belum optimal dimanfaatkan, serta adanya pihak yang mengeksploitasi HKI orang asli Papua tanpa izin.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek HKI, meliputi:

Hak Cipta: Melindungi karya cipta orang asli Papua di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pemerintah Provinsi berhak atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya jika tidak ada pengakuan dari masyarakat adat.
Perlindungan Varietas Tanaman: Memberikan perlindungan khusus terhadap varietas tanaman asal Papua, termasuk pengaturan mengenai pemuliaan tanaman dan larangan membawa tanaman asal Papua ke luar wilayah provinsi tanpa izin.
Desain Industri: Melindungi hasil karya desain industri orang asli Papua, termasuk biaya pendaftaran dan pendampingan perjanjian lisensi.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Mendorong dan memfasilitasi pendesain tata letak sirkuit terpadu orang asli Papua, termasuk pembiayaan pengembangan di lembaga pendidikan.
Paten: Memberi dorongan dan memfasilitasi invensi yang dihasilkan oleh orang asli Papua, termasuk pendaftaran dan proses perolehan hak paten.
Merek dan Indikasi Geografis: Penggunaan istilah khas Papua sebagai merek wajib mendapat persetujuan komunitas adat. Perlindungan terhadap indikasi geografis asal Papua meliputi barang pertanian dan kerajinan tangan.
Rahasia Dagang: Melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh orang asli Papua, seperti metode produksi dan informasi bisnis yang bernilai ekonomi.

Pemerintah Provinsi memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam perlindungan HKI, termasuk pembinaan, pemberian fasilitas, inventarisasi, dokumentasi, pendaftaran, pengumuman, dan publikasi. Peran serta masyarakat juga ditekankan dalam keberhasilan perlindungan HKI.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GOVERNMENT OF PAPUA
PAPUA PROVINCIAL SPECIAL REGULATION
NUMBER 19 OF 2008
ON
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF INDIGENOUS PAPUANS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA PROVINCE,

Considering / Whereas :

that The Province of Papua is a region rich in natural and cultural resources which are the result of the intellectual creativity of the indigenous Papuan people, which, if utilized and empowered, will have high benefits to improve the welfare of the community, especially the indigenous Papuan people;
that the management and utilization of natural and cultural wealth of The Province of Papua has not been carried out optimally to improve the standard of living of the indigenous Papuan people, which has resulted in disparities between The Province of Papua and other regions, and constitutes a neglect of the basic rights of the indigenous Papuan population;
that in this era of free trade,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd720480-ae52-4bcf-b17d-f81374caf528","actionData","errors"]