[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd702846-0f63-49ff-b075-5b44d85b309e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-09-19","effective_date","2016-09-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4, TLD No.4, LL KAB.BENGKAYANG: 20 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dn dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.7 Tahun 1984, UU No.5 Tahun 1998, UU No.39 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2012, PP No.4 Tahun 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; asas dan tujuan; ruang lingkup; hak korban; kewajiban dan wewenang pemerintah daerah; penyelenggaraan perlindungan; pelaporan; pengendalian, pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; pembiayaan; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016. \n 16 Halaman dan 4 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkup rumah tangga dan masyarakat, melindungi dan memberi rasa aman, memberikan pendampingan hukum, memberikan pelayanan kepada korban, pelapor, dan saksi, mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mencegah kekerasan, memberikan perlindungan, menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, mendorong partisipasi masyarakat, bekerja sama dengan penyedia layanan, memfasilitasi pembentukan P2TP2A, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan. Pemerintah Daerah berwenang merumuskan kebijakan, membentuk P2TP2A, memfasilitasi kegiatan P2TP2A, menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas lembaga layanan, melakukan koordinasi dan kerja sama, mendorong partisipasi masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

P2TP2A bertugas mengupayakan pencegahan, pemulihan dan reintegrasi sosial, memberikan perlindungan hukum, melakukan koordinasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta melakukan monitoring dan pelaporan. Upaya pencegahan meliputi pembentukan jaringan pencegahan, sistem pencegahan, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan. Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial meliputi pemulihan fisik, pelayanan medicolegal, bantuan pemulangan, perlindungan sementara di rumah aman, pemulihan dan pendampingan psikososial, pelayanan bimbingan rohani, serta penyiapan keluarga dan masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
ORGANIZATION OF PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN
VICTIMS OF VIOLENCE

GOVERNMENT OF BENGKAYANG REGENCY
YEAR 2016

REGIONAL HEAD OF BENGKAYANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
ORGANIZATION OF PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN
VICTIMS OF VIOLENCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGIONAL HEAD OF BENGKAYANG,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd702846-0f63-49ff-b075-5b44d85b309e","actionData","errors"]