[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd6f3fce-c110-4fe1-8751-5cf3fa2d2183","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6A Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6A Tahun 2022","number","6A","year","2022","published_date","2022-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - TA 2021 - PELAKSANAAN - PERTANGGUNGJAWABAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6A, LD 2022 (6): 44 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017 sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 10 Tahun 2011; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Prov. Kaltim No. 4 Tahun 2020; Pergub Kaltim No. 39 Tahun 2021; Kepmendagri No. 903-5241 Tahun 2022 \n dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2022. \n 44 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6A Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menetapkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan ini mencakup:
\n
\n1. *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*: Merinci pendapatan sebesar Rp 10.220.142.967.274,40, belanja sebesar Rp 6.719.024.890.920,75, transfer sebesar Rp 4.004.504.531.510,70, sehingga menghasilkan defisit Rp 503.386.455.157,08. Pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 2.950.344.981.531,55, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 2.446.958.526.374,47.
\n2. *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)*: Menunjukkan saldo awal SAL sebesar Rp 2.953.994.981.531,55 dan saldo akhir SAL sebesar Rp 2.446.958.526.374,47.
\n3. *Laporan Operasional (LO)*: Mencatat pendapatan-LO sebesar Rp 10.363.779.205.312,10 dan beban sebesar Rp 10.596.757.597.195,80, menghasilkan defisit-LO sebesar Rp (454.445.330.130,86).
\n4. *Laporan Perubahan Ekuitas*: Menunjukkan ekuitas awal sebesar Rp 32.192.737.793.292,40 dan ekuitas akhir sebesar Rp 31.895.376.447.986,00 setelah memperhitungkan defisit-LO dan koreksi ekuitas.
\n5. *Neraca*: Mencatat total aset sebesar Rp 33.527.012.177.543,10, total kewajiban sebesar Rp 1.631.635.729.557,13, dan total ekuitas sebesar Rp 31.895.376.447.986,00.
\n6. *Laporan Arus Kas*: Menunjukkan saldo kas awal sebesar Rp 2.958.434.411.974,99 dan saldo kas akhir sebesar Rp 2.439.663.698.370,92.
\n7. *Catatan atas Laporan Keuangan*: Memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas akun laporan keuangan.
\n
\nLampiran peraturan daerah ini mencakup rincian lebih lanjut dari laporan-laporan tersebut, termasuk ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, rekapitulasi realisasi belanja daerah, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal daerah, dan daftar aset tetap daerah. Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN
COPY

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN
NUMBER 6A OF 2022
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2021

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Regional Head shall submit a draft Regional Regulation on accountability for the implementation of the APBD to the DPRD with the attached financial statements that have been examined by the Audit Board no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that the accountability for the implementation of the APBD as referred to in letter a needs to be stipulated by a Regional Regulation on the Accountability for the Implementation of the APBD of The Province of East Kalimantan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd6f3fce-c110-4fe1-8751-5cf3fa2d2183","actionData","errors"]