[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd5db429-71c9-4680-aab6-ee542bf8199d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sorong","place_of_enactment","Sorong","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6 TLD/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;\r\nb. bahwa dalam rangka menjamin kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjarigkau oleh keadilan maka perlu dibentuk Peraturan Daerah; \r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dalam rangka pemenuhan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin maka perlu diatur dengan\r\nPeraturan Daerah; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);\r\n3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3960);\r\n4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);\r\n5. Und ang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakirnan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); \r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4593);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tarnbahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia N omor 4955); \r\n12. Peraturan Pemeriritah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5421);\r\n13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); \r\n14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144); \r\n15. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870); \r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); \n PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2016. \n - \n - \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk menjamin kesederajatan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Sorong. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas bantuan hukum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Kota melalui Bagian Hukum sebagai koordinator, yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.\n2. Tugas Bagian Hukum meliputi penyusunan kebijakan, standar bantuan hukum, rencana anggaran, pengelolaan anggaran, dan penyampaian laporan kepada DPRD.\n3. Kewenangan Kepala Bagian Hukum meliputi pengawasan, verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum, serta evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum.\n4. Persyaratan bagi Pemberi Bantuan Hukum meliputi badan hukum, akreditasi dari Menteri Hukum dan HAM, kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum.\n5. Hak Pemberi Bantuan Hukum meliputi rekrutmen, pelayanan bantuan hukum, penyelenggaraan penyuluhan hukum, penerimaan anggaran, mengeluarkan pendapat di pengadilan, mendapatkan informasi dari instansi lain, dan jaminan perlindungan hukum.\n6. Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum meliputi pelaporan program dan penggunaan anggaran, menjaga kerahasiaan informasi, melayani penerima bantuan hukum sesuai prinsip pelayanan publik, dan memberikan bantuan hukum sampai perkara selesai.\n7. Hak Penerima Bantuan Hukum meliputi mendapatkan bantuan hukum hingga masalah selesai, sesuai standar bantuan hukum dan kode etik advokat, serta mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum.\n8. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum meliputi menyampaikan informasi perkara secara benar, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum, dan memberikan surat kuasa khusus.\n9. Syarat memperoleh bantuan hukum meliputi pengajuan permohonan tertulis atau lisan, menyerahkan dokumen perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin.\n10. Pendanaan bantuan hukum dibebankan pada APBD, serta dapat berasal dari hibah dan sumber lain yang sah.\n11. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum.","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SORONG
WEST PAPUA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SORONG CITY
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES
GOVERNMENT OF SORONG CITY
YEAR 2016

MAYOR OF SORONG
WEST PAPUA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SORONG CITY
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SORONG,

Considering:

that everyone is entitled to legal assistance for protection and equal treatment before the law;
that in order to guarantee equality for everyone before the law, without exception for poor people or groups who have not been reached by justice, it is necessary to establish a Regional Regulation;
that in order to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and in order to fulfill legal protection for poor communities, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd5db429-71c9-4680-aab6-ee542bf8199d","actionData","errors"]