For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indramayu

Also known as: Perda Kabupaten Indramayu 8/2005 · Perda Kabupaten Indramayu No. 8 Tahun 2005 · Perda Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005

Status:
Inactive
Effective Date:1 Agustus 2005Publication Date:20 Juli 2005
Kependudukan & Catatan Sipil

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePenyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indramayu
LocationPemerintah Kabupaten Indramayu
Effective Date01 Agustus 2005
Publication Date20 Juli 2005
Place of EnactmentIndramayu

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indramayu ditetapkan dengan tujuan untuk menyediakan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan tertib administrasi kependudukan seiring dengan perkembangan pembangunan dan mobilisasi penduduk.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

  1. Kewenangan dan tanggung jawab Bupati dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, meliputi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KIT, KIA), pemberian NIK, pencatatan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, mutasi data penduduk, pengelolaan data penduduk, penerbitan surat keterangan kependudukan, penyimpanan akta, serta penyebaran informasi.
  2. Hak dan kewajiban penduduk, penduduk sementara, pendatang baru, tamu, dan WNA untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta kewajiban untuk melaporkan peristiwa penting dan mutasi data.
  3. Pendaftaran penduduk yang meliputi pelaporan kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, dan perubahan status kependudukan.
  4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mencakup penyediaan perangkat keras, pembangunan tempat perekaman data, perekaman data, penerbitan dokumen, penyediaan biaya komunikasi data, penyediaan SDM, penyajian informasi, pembinaan kelembagaan, dan penyebarluasan informasi.
  5. Ketentuan mengenai Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Tamu (KIT), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA), dan Akta Catatan Sipil.
  6. Ketentuan mengenai ketransmigrasian, pemeliharaan data kependudukan, dan pelaporan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai keikutsertaan pemilik KTP dalam program asuransi.

(-)

1. Pelanggaran terhadap Pasal 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 49 dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 5.000.000,00.