[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd4b3675-15c3-4081-ac78-51b97f2169a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indramayu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","2005-07-20","effective_date","2005-08-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indramayu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil - Penyelenggaraan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Indramayu Tahun 2005 No 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:	\n \n bahwa kebutuhan akan data kependudukan yang akurat dan mutakhir dirasakan semakin mendesak, hal ini guna membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam kaitannya penentuan kebijakan pembangunan; bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan, baik fisik maupun non fisik serta pengerahan warga keluar daerah dan penempatan warga dalam suatu kawasan / unit pemukiman, berdampak pada arus mobilisasi penduduk dan mutasi penduduk. Keberadaan penduduk dengan segala aktifitasnya memrlukan identitas diri yang jelas dalam upaya terwujudnya tertib administrasi kependudukan serta dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengendalian serta ketentraman di wilayah Kabupaten Indramayu; bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil di kabupaten indramayu dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan dan tanggung jawab, pendaftaran penduduk, nomor induk kependudukan dan nomor induk, pengelolaan sisitem informasi administrasi kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas tamu, kartu identitas anak, absensi, surat bukti pelaporan orang asing, akta catatan sipil, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan perkawinan, pencatatan pengangkatan anak, pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus, pencatatan pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan, kutipan kedua dan seterusnya, data salinan lengkap, tanda bukti pelaporan, pembatalan, asuransi, ketransmigrasian, pemeliharaan data kependudukan, pelaporan, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2005. \n 35 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indramayu ditetapkan dengan tujuan untuk menyediakan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan tertib administrasi kependudukan seiring dengan perkembangan pembangunan dan mobilisasi penduduk.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan dan tanggung jawab Bupati dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, meliputi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KIT, KIA), pemberian NIK, pencatatan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, mutasi data penduduk, pengelolaan data penduduk, penerbitan surat keterangan kependudukan, penyimpanan akta, serta penyebaran informasi.
Hak dan kewajiban penduduk, penduduk sementara, pendatang baru, tamu, dan WNA untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta kewajiban untuk melaporkan peristiwa penting dan mutasi data.
Pendaftaran penduduk yang meliputi pelaporan kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, dan perubahan status kependudukan.
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mencakup penyediaan perangkat keras, pembangunan tempat perekaman data, perekaman data, penerbitan dokumen, penyediaan biaya komunikasi data, penyediaan SDM, penyajian informasi, pembinaan kelembagaan, dan penyebarluasan informasi.
Ketentuan mengenai Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Tamu (KIT), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA), dan Akta Catatan Sipil.
Ketentuan mengenai ketransmigrasian, pemeliharaan data kependudukan, dan pelaporan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai keikutsertaan pemilik KTP dalam program asuransi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 49 dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Indramayu No. 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279652/perda-kab-indramayu-no-2-tahun-2008","e7bee2e5-1233-4fd0-bfb2-2c4fe3081b08","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF INDRAMAYU
REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 8 OF 2005
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
AND CIVIL REGISTRATION
IN INDRAMAYU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF INDRAMAYU,

Considering:

that the need for accurate and up-to-date population data is increasingly urgent, this is to assist the implementation of the Regional Government in relation to determining development policies;
that in line with the development of development, both physical and non-physical, as well as the mobilization of residents out of the area and the placement of residents in a region / settlement unit, has an impact on the flow of population mobilization and population mutation. The existence of residents with all their activities requires a clear self-identity in an effort to realize orderly population administration and in the context of supervision, guidance, control and order in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd4b3675-15c3-4081-ac78-51b97f2169a3","actionData","errors"]