[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd47d29e-7861-4889-b36d-698099eec386","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Banten","place_of_enactment","Serang","theme","Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUMAHAN-PERMUKIMAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap individu dan keluarga berhak untuk mendapatkan Perumahan yang layak dalam lingkungan kawasan Permukiman yang sehat agar berkehidupan sejahtera lahir dan batin sebagai kebutuhan dasar untuk membentuk watak, kepribadian, dan jati diri yang mandiri dan produktif; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak dan sehat di Provinsi Banten perlu perencanaan terpadu, profesional, selaras, serasi, dan seimbang dengan memanfaatkan penggunaan ruang untuk meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permen PUPR No. 10 Tahun 2012; Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018; Permen PUPR No. 12 Tahun 2020; Perda No. 2 Tahun 2011 \n Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Wewenang dan Tugas Bab III Penyelenggaraan Perumahan Bab IV Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Bab V Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bab VI Penyediaan Tanah Bab VII Sistem Data dan Informasi Bab VIII Pemeliharaan dan Perbaikan Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Sertifikasi dan Registrasi Bab XI Pendanaan Bab XII Pembinaan Bab XIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022. \n 33 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Latar belakangnya adalah hak setiap individu untuk mendapatkan perumahan yang layak dan perlunya perencanaan terpadu untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan sehat. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.\n\nKetentuan substansial mencakup wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman, sertifikasi dan registrasi perencana rumah, serta penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis. Pemerintah Daerah juga bertugas merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan nasional, menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi, menyusun rencana pembangunan, memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, serta memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi.\n\nPeraturan ini juga mengatur penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pembangunan perumahan mencakup pembangunan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta peningkatan kualitas perumahan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan Rumah Negara, Rumah Khusus, dan fasilitasi pembangunan Rumah. Pemanfaatan perumahan digunakan sebagai fungsi hunian, dan pengendalian perumahan dilakukan melalui perizinan, penertiban, dan/atau penataan. Selain itu, diatur pula mengenai penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum, penyelenggaraan kawasan permukiman, penyediaan tanah, sistem data dan informasi, pemeliharaan dan perbaikan, peran serta masyarakat, sertifikasi dan registrasi, pendanaan, serta pembinaan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTEN PROVINCE
NUMBER 9 OF 2022
CONCERNING
HOUSING AND SETTLEMENT AREA MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BANTEN,

Considering:

that every individual and family has the right to obtain decent Housing in a healthy Settlement area environment in order to live prosperously both physically and spiritually as a basic need to shape character, personality, and an independent and productive identity;
that in order to fulfill the need for decent and healthy Housing and Settlement Areas in Banten Province, integrated, professional, harmonious, balanced planning is needed by utilizing space use to improve the quality of Housing and Settlement Areas;
that a guideline is needed for stakeholders in the provision of housing and settlement areas;
that in order to implement the provisions of Article 49 paragraph (3) and Article 98 paragraph (3) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd47d29e-7861-4889-b36d-698099eec386","actionData","errors"]