[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd3b2cc9-d756-43e5-9d83-3e26d949c951","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-05-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - kepariwasataan - dan - usaha - pariwasata
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2022/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dan daerah.Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkemban \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945,UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968,UU No 26 Tahun 2007,UU No 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020,UU No 22 Tahun 2009,UU No 10 Tahun 2009,UU No 25 Tahun 2009,UU No 32 tahun 2009,UU No 11 Tahun 2010,UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019,UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015,UU No 33 Tahun 2014,UU No 24 Tahun 2019,peraturan pemerintah No 50 Tahun 2011,peraturan pemerintah No 52 Tahun 2012,peraturan pemerintah No 110 Tahun 2015,peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021,peraturan pemerintah No 6 Tahun 2021,peraturan pemerintah NO 7 Tahun 2021,peraturan presiden No 63 Tahun 2014,peraturan presiden No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden No 76 Tahun 2021,peraturan presiden No 50 Tahun 2016,peraturan menteri dalam negeri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No 120 Tahun 2018,peraturan menteri pariwisata No 1 Tahun 2016,peraturan menteri pariwisata No 10 Tahun 2018,peraturan daerah provinsi jawa barat No 15 Tahun 2015,peraturan daerah provinsi jawa barat No 15 Tahun 2017,peraturan daerah kabupaten ciamis NO 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten ciamis No 1 Tahun 2020,peraturan daerah kabupaten ciamis No 16 Tahun 2016,peraturan daerah kabupaten ciamis No 10 Tahun 2017. \n Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakyat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2022. \n 39 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembarana Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 19, Seri E) dicabut dan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan kepariwisataan dan usaha pariwisata di Kabupaten Ciamis. Latar belakangnya adalah bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang perlu diatur secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam dan budaya, serta memajukan potensi dan keunikan daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan, menetapkan tim koordinasi, daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata.\n- Pengembangan desa wisata, ekonomi kreatif, dan pemasaran pariwisata.\n- Pengaturan usaha pariwisata dan perizinan berusaha pariwisata berbasis risiko melalui Sistem OSS.\n- Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, masyarakat, wisatawan, dan pengusaha pariwisata.\n- Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah (TKPKD) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah.\n- Pengangkatan Duta Pariwisata Daerah.\n- Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Daerah.\n- Pengembangan sumber daya manusia, standardisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata.\n- Kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata.\n- Peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.\n- Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi di bidang kepariwisataan.\n- Pendanaan penyelenggaraan kepariwisataan.\n- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.","transitional_provisions","1. Semua perizinan usaha pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.\n2. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 31 dikenai teguran lisan, dan jika tidak diindahkan, dapat diusir dari lokasi.\n2. Pelaku Usaha yang melanggar Perizinan Berusaha dan kewajiban pengusaha dikenai sanksi administratif berupa: peringatan, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CIAMIS
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 9 OF 2022
CONCERNING
TOURISM AND TOURISM BUSINESS ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n

Considering:

that the natural environment, flora and fauna, as gifts from God Almighty, as well as archaeological remains, historical relics, arts and culture owned by Ciamis Regency, are resources and capital for tourism development to improve the prosperity and welfare of the people as contained in Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that tourism is an integral part of national and regional development which is carried out systematically, planned, integrated, sustainably, and responsibly while still providing protection for religious values, culture that lives in society, the preservation and quality of the environment, as well as national and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd3b2cc9-d756-43e5-9d83-3e26d949c951","actionData","errors"]