[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd1f47eb-10cf-43e8-b087-06061c82c45c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020","number","16","year","2020","published_date","2020-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah","place_of_enactment","Karang Tinggi","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 2020 Nomor 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah \n 1. UU Nomor 23 Tahun 2014\r\n2. PP Nomor 12 Tahun 2019\r\n3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 \n Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:\r\nA. Pengelola keuangan daerah \r\nB. APBD \r\nC. Penyusunan rancangan APBD \r\nD. Penetapan APBD \r\nE. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD \r\nF. Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD \r\nG. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah \r\nH. Penyusunan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD \r\nI. Kekayaan daerah dan utang daerah \r\nJ. BLUD \r\nK. Penyelesaian kerugian keuangan daerah \r\nL. Informasi keuangan daerah \r\nM. Pembinaan dan pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020. \n 1. Perda Nomor 3 Tahun 2013 \n 192 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. *Pengelola Keuangan Daerah*: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku PA.\n2. *APBD*: APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, dengan mempedomani KUA dan PPAS.\n3. *Pendapatan Daerah*: Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.\n4. *Belanja Daerah*: Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.\n5. *Pembiayaan Daerah*: Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION
NUMBER 16 OF 2020
ABOUT
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BENGKULU,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 330 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management;
that with the enactment of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management, it is necessary to make adjustments to the Regional Regulation of Central Bengkulu Regency Number 02 of 2014 concerning Principles of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd1f47eb-10cf-43e8-b087-06061c82c45c","actionData","errors"]