[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd07f885-d1ed-40bc-99de-ab7f62249308","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN KESEHATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-04-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purwakarta","place_of_enactment","Purwakarta","theme","PENYELENGGARAAN KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KESEHATAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi penduduk miskin, peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan, serta peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggitingginya di Daerah.\r\nUntuk mengimplementasikan pembangunan kesehatan, perlu pedoman, bentuk dan cara penyelenggaraan Kesehatan melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan sumberdaya manusia dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.\r\nPembangunan kesehatan secara menyeluruh diselenggarakan berdasarkan kondisi lokal yang umum dan spesifik, sesuai dengan determinan sosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan produktif, dengan melibatkan seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya kesehatan dalam Sistem Kesehatan Kabupaten.\r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Kesehatan. \n Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 gaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2005. \n Dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kesehatan dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Asas Penyelenggaraan Kesehatan, 3. Maksud, Tujuan dan Sasaran, 4. Tanggungjawab, 5. Kewenangan, 6. Ruang Lingkup, 7. Sistem Kesehatan Kabupaten (SKK), 8. Strategi Penyelenggaraan Kesehatan, 9. Hak dan Kewajiban Masyarakat, 10. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, 11. Koordinasi Penyelenggaraan Kesehatan, 12. Kesehatan Lingkungan, 13. Kesehatan Jiwa, 14. Sanksi Administrasi, 15. Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah, 16. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, 17. Ketentuan Peralihan, dan 18. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2013. \n 36 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Purwakarta. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas, pemerataan pembangunan kesehatan, serta peran serta swasta dan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tanggung jawab penyelenggaraan kesehatan berada pada Bupati, pemangku kepentingan kesehatan, dan masyarakat. Bupati bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan.
Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan surveilans epidemiologi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemberian izin praktik tenaga kesehatan, pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain.
Sistem Kesehatan Kabupaten (SKK) mencakup upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, regulasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama dan kemitraan.
Upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya kesehatan perseorangan dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Pembiayaan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta, dengan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji pegawai.
Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan sumber daya kesehatan dan menempatkan tenaga kesehatan strategis.
Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan makanan.
Pemerintah Daerah mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup serta derajat kesehatan.
Pemerintah Daerah menyusun regulasi kesehatan yang meliputi registrasi, perizinan, rekomendasi, lisensi, sertifikasi, dan akreditasi.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesehatan.

Strategi penyelenggaraan kesehatan meliputi koordinasi yang efektif, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan peningkatan kinerja tenaga kesehatan.

Masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta informasi dan edukasi tentang kesehatan. Masyarakat juga berkewajiban turut serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang layak dan berprilaku hidup sehat.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.\n2. Setiap tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan asing yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapi belum melakukan registrasi dan/atau memiliki perizinan, rekomendasi, lisensi, sertifikasi serta akreditasi wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggaraan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 27, 30, 36, 37, 38, 39 dan pasal 40, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:\n a. teguran tertulis;\n b. pembatasan kegiatan penyelenggaraan kesehatan;\n c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesehatan;\n d. ganti rugi dan/atau denda; dan\n e. pencabutan dan/atau pembuatan izin/rekomendasi","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWAKARTA
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER: 7 YEAR 2013
ABOUT
HEALTH ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Regional Long-Term Development Plan of Purwakarta Regency for 2005-2025, health development is directed at improving sustainable and quality health services for the poor, increasing equitable health development, and increasing the participation of the private sector and the community in realizing the highest possible degree of health in the Region;
that to implement health development, guidelines, forms and methods of health administration are needed through efforts to maintain and improve the health status of the community, which are carried out based on the principles of non-discrimination, participation and sustainability in order to improve human resources and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd07f885-d1ed-40bc-99de-ab7f62249308","actionData","errors"]