[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcdb2f6c-f335-4e8a-a87f-c0cd7a140cc0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2017 tentang TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN DI KABUPATEN BANGKA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN DI KABUPATEN BANGKA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN - PERSEROAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2017 No.9 SERI D/NOREG 2.10/2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN DI KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:	\n \n bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan di Kabupaten Bangka merupakan komitmen penting yang harus dilaksanakan demi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan yang bermanfaat baik perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat;.\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2007; PP No.47 Tahun 2012; Perda No.2 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang: Asas dan Tujuan, Kewajiban Perseroan, Sasaran dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Bentuk dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n -Pelaksanaan TJSL dan kerjasama di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n-Sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n-Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.\r\n \n 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah komitmen untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang selaras antara kegiatan perekonomian dengan perlindungan lingkungan dan pembangunan masyarakat setempat.

Ketentuan Substansial:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Lingkup TJSL meliputi bantuan pembiayaan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan lingkungan hidup, dan kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sasaran TJSL adalah Pemangku Kepentingan di Wilayah Sasaran. Bentuk TJSL meliputi program pembangunan kapasitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, sumbangan, dan donasi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, seni budaya, sosial, keagamaan, pelestarian lingkungan, usaha ekonomi kerakyatan, dan bidang lainnya yang berdampak pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup masyarakat. TJSL menjadi tanggung jawab Perseroan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan. Pelaksanaan TJSL dan kerjasama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","1. Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan TJSL di daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perseroan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
IN BANGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

Considering:

that the corporate social and environmental responsibility in
Bangka Regency is an important commitment that
must be implemented for economic development
sustainable and protection of the environment that
benefits both the company, the local community, and
society;
that based on the considerations in letter a,
it is necessary to regulate the provisions regarding Social
and Environmental Responsibility of the Company with Regional Regulation
Bangka Regency;

In view of:

Law Number 28 of 1959 concerning the Stipulation of
Emergency Law Number 4 of 1956 (State Gazette
Republic of Indonesia Year 1956 Number 56) and
Emergency Law Number 6 of 1956 (State Gazette
Republic of Indonesia Year 1956

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcdb2f6c-f335-4e8a-a87f-c0cd7a140cc0","actionData","errors"]