[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcda2ca3-ab65-430a-a472-05760e0f8d90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 13 Tahun 2009","number","13","year","2009","published_date","2009-06-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir","place_of_enactment","Indralaya","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-USAHA-JASA-KONSTRUKSI
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2009/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir; Sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, telah menetapkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi harus mempunyai Izin Usaha Jasa Konstruksi, sehingga perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/ KPTS/M/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai lingkup bidang usaha jasa konstruksi; prinsip pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi; izin usaha jasa konstruksi; penyelenggara; tata cara pemberian izin usaha jasa konstruksi; persyaratan izin usaha jasa konstruksi; dasar pengenaan tarif retribusi dan registrasi; tata cara pembayaran; sanksi administrasi; ketentuan pidana; legalisasi; pembinaan; penyidikan; serta pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 199/KEP/DTKK/2007 tentang pemberian izin jasa konstruksi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 15 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 199/KEP/DTKK/2007 tentang pemberian izin jasa konstruksi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Ogan Ilir. Latar belakangnya adalah pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam pelayanan penyelenggaraan pemberian IUJK, serta tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 yang mewajibkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi memiliki IUJK. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur dan menetapkan pemberian izin usaha jasa konstruksi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Usaha Jasa Konstruksi**: Meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.\n2. **Prinsip Pemberian IUJK**: IUJK tidak merupakan tambahan birokrasi, mencerminkan profesionalisme pengusaha, terkait dengan sertifikasi, diberikan berdasarkan klasifikasi usaha, merupakan sarana pembinaan, dan alat kontrol terhadap kegiatan lembaga.\n3. **Kewajiban Memiliki IUJK**: Bangunan untuk kepentingan umum atau dijual/disewakan wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki IUJK. Bangunan untuk umum/publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan.\n4. **Prosedur Penerbitan IUJK**: Diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang, perusahaan cabang wajib mengajukan permohonan IUJK, dan perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan serta laporan perubahan data perusahaan.\n5. **Persyaratan IUJK**: Meliputi photo copy akte pendirian, susunan pengurus, surat pernyataan penanggung jawab teknik, neraca perusahaan, Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan kurikulum vitae tenaga teknik.\n6. **Tarif Retribusi dan Registrasi**: Diatur berdasarkan jenis izin (izin baru, pendaftaran ulang, perubahan data, perpanjangan) dan gred perusahaan, serta denda keterlambatan.","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum peraturan daerah ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Dalam hal Sertifikat Keahlian dan atau Sertifikat Keterampilan belum cukup di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan sementara waktu:\na. surat Keterangan Pemberdayaan PJT;\nb. sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi atau Pusat Pembinaan Kopetensi Keterampilan BPKSDM Dep. Pekerjaan Umum;\nc. surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun.\n3. Tenaga teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.","sanctions","Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:\n1. peringatan tertulis;\n2. pembekuan IUJK;\n3. pencabutan IUJK.\nSeluruh pelanggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF OGAN ILIR REGENCY
NUMBER: 13 YEAR 2009
on
BUSINESS LICENSE FOR CONSTRUCTION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF OGAN ILIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in line with the implementation of Regional Autonomy, the authority
in the field of service provision of Business License for Construction Services
is the authority of the Regional Government of Ogan Ilir Regency;
that as a follow-up to Article 14 paragraph (1) of Government Regulation of the Republic
Indonesia Number 28 of 2000 has stipulated that all companies
in the field of construction services must shall have a Business License for Construction Services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b,
it is necessary to regulate and stipulate by Regional Regulation;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcda2ca3-ab65-430a-a472-05760e0f8d90","actionData","errors"]