[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcd6f2a8-b758-41e6-b0f3-e248c0d24271","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-10-05","effective_date","2016-10-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HUKUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakukan\r\nyang sama dihadapan hukum. Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana\r\ntelah diatur selama ini dalam Peraturan Perundang-undangan\r\nbelum memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam\r\nmemperoleh bantuan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagai pelaksanaan Pasal 19\r\nUndang-Undang Nomor 16Tahun 2011 tentang Bantuan\r\nHukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nBantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. \n Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang\r\nBantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Walikota menjalin kerja sama\r\ndengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan\r\nperundang-undangan. Perda ini mengatur tentang hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum; syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja; larangan; sanksi administrasi; pendanaan; ketentuan lain-lain; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2016. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerja sama sebagaimana\r\ndimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dibentuk sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat miskin, dalam bidang bantuan hukum. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah belum optimalnya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sehingga mereka kesulitan mengakses keadilan.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Pengertian-pengertian terkait bantuan hukum.
Asas dan tujuan pemberian bantuan hukum, seperti asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Ruang lingkup bantuan hukum.
Penyelenggaraan bantuan hukum, yang meliputi kerjasama Walikota dengan lembaga bantuan hukum.
Hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma hingga perkaranya berkekuatan hukum tetap, sementara pemberi bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan pendanaan. Penerima bantuan hukum wajib mengajukan permohonan dan memberikan informasi yang benar, sementara pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum hingga selesai.
Syarat dan tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, yang meliputi pengajuan permohonan tertulis atau lisan dengan melampirkan identitas diri, surat keterangan miskin, uraian masalah hukum, dan dokumen terkait.
Tata kerja pemberian bantuan hukum, yang meliputi koordinasi antara pemberi dan penerima bantuan hukum.
Larangan bagi pemberi bantuan hukum untuk menyalahgunakan dana bantuan hukum atau menerima imbalan dari penerima bantuan hukum.
Pendanaan bantuan hukum yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi bantuan hukum yang melanggar Pasal 13 huruf a, huruf c dan huruf e diberikan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan kewajiban mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.\n3. Pemberi bantuan hukum yang melanggar Pasal 20 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARMASIN CITY
NUMBER 8 YEAR 2016
ON
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that everyone is entitled to equal protection and treatment before the law;
that free legal aid as stipulated so far in the Laws and Regulations has not met the needs of poor people in obtaining legal aid;
that based on the considerations as referred to in letters a and letter b and as implementation of Article 19 of Law Number 16 Year 2011 on Legal Aid, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Legal Aid For Poor Communities;

Bearing in Mind :

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of 1953

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcd6f2a8-b758-41e6-b0f3-e248c0d24271","actionData","errors"]