[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcc2243b-213d-404d-bbd0-a59823544962","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 116 Tahun 2022","number","116","year","2022","published_date","2022-09-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengawasan - Pengendalian - Pelaksanaan - Norma - Standar - Prosedur - Kriteria - Manajemen - Aparatur Sipil Negara - asn
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 116, LN.2022/No.185, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan norna, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norrna, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan PP Nomor 49 Tahun 2018. \n Perpres ini mengatur mengenai penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN (Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN); sistem pengawasan dan pengendalian; dan penghargaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022. \n Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dilakukan melalui metode preventif dan represif. \n Lampiran: 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mencakup seluruh kebijakan dan implementasi manajemen ASN di instansi pemerintah, kecuali kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), BKN, dan pejabat lain yang ditunjuk, serta menetapkan metode pengawasan preventif dan represif. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penghargaan bagi instansi pemerintah yang menunjukkan konsistensi kualitas dan ketaatan dalam pelaksanaan NSPK manajemen ASN.

","transitional_provisions","sanctions","

1. Tindakan administratif dapat berupa peringatan, pencantuman dalam daftar pelanggar, pemblokiran data kepegawaian, pencabutan keputusan, pembatalan keputusan, dan rekomendasi pencabutan atau pengalihan kewenangan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 116 OF 2022
CONCERNING
SUPERVISION AND CONTROL OF THE IMPLEMENTATION OF NORMS, STANDARDS,
PROCEDURES, AND CRITERIA FOR STATE CIVIL APPARATUS MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize good governance, it is necessary to implement effective, efficient, and accountable state civil apparatus management;
that in order to realize the implementation of state civil apparatus management in Government Agencies that is in accordance with the norms, standards, procedures, and criteria of state civil apparatus management, it is necessary to supervise and control the implementation of the norms, standards, procedures, and criteria of state civil apparatus management;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcc2243b-213d-404d-bbd0-a59823544962","actionData","errors"]