[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcc1a911-34e7-40d1-8fd6-e31b09f88a8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-05-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kampar","place_of_enactment","Bangkinang","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak - pendapatan
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya Harmonisasi Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan yang merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota \n UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 69 tahun 2010, PP No. 10 Tahun 2002, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Kampar No. 6 tahun 2008, Perda Kab. Kampar No. 25 Tahun 2009 \n Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik meliputi seluruh pembangkit listrik. Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, adalah penyedia tenaga listrik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2011. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, kedutaan asing, serta rumah tangga untuk kepentingan sendiri atau listrik desa terpencil. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dan wajib pajak adalah mereka atau penyedia tenaga listrik jika tenaga listrik disediakan oleh sumber lain.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL), yang ditetapkan berdasarkan tagihan biaya penggunaan listrik jika berasal dari sumber lain dengan pembayaran, atau dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku jika dihasilkan sendiri. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, kecuali untuk penggunaan oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam (3%) dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (1,5%).

Wajib pajak wajib memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan, namun kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam proses pemungutan pajak. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, dan dapat dilakukan secara angsuran atau penundaan dengan persyaratan tertentu.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, pemeriksaan, insentif pemungutan, keberatan, banding, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa, pengawasan, penyidikan, dan sanksi administrasi serta pidana terkait PPJ.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KAMPAR REGENCY YEAR 2011 NUMBER 9

REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

LEGAL DIVISION
REGIONAL SECRETARIAT OF KAMPAR REGENCY
YEAR 2011

KAMPAR REGENCY
REGIONAL GAZETTE
KAMPAR REGENCY

REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAMPAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, in an effort to harmonize the Law against Regional Regulations concerning Regional Taxes, it is necessary to re-regulate Regional Regulation of Kampar Regency Number 4 of 2006 concerning Street Lighting Tax which is one type of Regional Tax that is the Authority of the Regency / City;
that based on the considerations in letter a above and to fulfill the provisions of article 95

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcc1a911-34e7-40d1-8fd6-e31b09f88a8e","actionData","errors"]