[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcbe5909-d74f-45db-a17b-1454e0d0cef1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat","place_of_enactment","Mataram","theme","Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PESANTREN - FASILITASI - PENYELENGGARAAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2022 (8) : 29 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi\r\nNusa Tenggara Barat, diperlukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;\r\nb. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2021; \n Dalam Perda ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah :\r\na. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;\r\nb. hak dan tanggung jawab Pesantren;\r\nc. perencanaan;\r\nd. fasilitasi pengembangan pesantren;\r\ne. mekanisme pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;\r\nf. partisipasi masyarakat;\r\ng. kerjasama;\r\nh. sistem informasi;\r\ni. koordinasi, pembinaan dan pengawasan; dan\r\nj. pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk mendukung dan memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Latar belakangnya adalah pengakuan terhadap kontribusi pesantren dalam mewujudkan Islam rahmatan lil'alamin dan pembangunan nasional.

\n\n

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren, termasuk menyusun perencanaan, menetapkan standar dukungan, mengalokasikan anggaran, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan pendataan pesantren. Fasilitasi ini meliputi pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pesantren.

\n\n

Pesantren berhak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, rekognisi, afirmasi, pelindungan, serta akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama. Pesantren juga bertanggung jawab untuk mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin, menanamkan nilai-nilai Pancasila, menjaga kekhasan pesantren, memanfaatkan fasilitasi, mematuhi peraturan perundang-undangan, mewujudkan pesantren ramah anak, dan memasang lambang negara.

\n\n

Perencanaan fasilitasi pengembangan pesantren meliputi upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pengembangan pesantren dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM pesantren, peningkatan kualitas penyelenggaraan pesantren, peningkatan keahlian manajerial, peningkatan kemandirian ekonomi, pelibatan pesantren dalam pembangunan daerah, pemberian akses dan pengakuan terhadap sumber daya pesantren, bantuan operasional, sarana dan prasarana, serta program.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NUSA TENGGARA BARAT
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF NUSA TENGGARA BARAT
NUMBER 8 OF 2022
ON
FACILITATION OF PESANTREN ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NUSA TENGGARA BARAT,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering :

that to support and strengthen the role and function of pesantren as educational institutions, da'wah and community empowerment in The Province of North Sumatera, it is necessary to Facilitate the Implementation of Pesantren in accordance with its traditions and uniqueness;
that the Regional Government in accordance with its authority can provide facilitation support for the Implementation of Pesantren as referred to in Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Facilitation of Pesantren Organization;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcbe5909-d74f-45db-a17b-1454e0d0cef1","actionData","errors"]