[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcb2d514-46df-4551-98e1-1b5d9c0404f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 447 Tahun 1961 tentang Susunan Anggota Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 447 Tahun 1961","number","447","year","1961","published_date","1961-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Susunan Anggota Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1961
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 447, https://jdih.setkab.go.id; 4 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Susunan Anggota Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 1961. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 447 Tahun 1961 bertujuan untuk membentuk struktur organisasi Gerakan Pramuka di Indonesia. Latar belakang kebijakan ini adalah penyelesaian tugas Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka dan pembentukan Perkumpulan Gerakan Pramuka. Keputusan ini menetapkan susunan anggota Majelis Pimpinan Nasional, Kwartir Nasional, dan Kwartir Nasional Harian Gerakan Pramuka. Susunan ini mencakup berbagai pejabat tinggi negara dan tokoh masyarakat, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan kepanduan bagi anak dan pemuda Indonesia. Keputusan ini juga menetapkan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Ketua Kwartir Nasional dan Brigadir Jenderal Dr. Azis Saleh sebagai Ketua Kwartir Nasional Harian.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 447 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961, telah selesai dengan tugas yang diberikan kepadanya dengan keputusan tersebut;
bahwa telah dibentuk Perkumpulan Gerakan Pramuka yang bertugas menyelenggarakan pendidikan kepanduan kepada anak dan pemuda Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961;
bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu segera membentuk Majelis Pimpinan Nasional beserta Kwartir Nasionalnya dan Kwartir Nasional Hariannya;

Mengingat:

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961;
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 Tahun 1961 tanggal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcb2d514-46df-4551-98e1-1b5d9c0404f8","actionData","errors"]