[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dca930a3-cf61-4692-af44-550958801eae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2013 tentang BANGUNAN GEDUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","BANGUNAN GEDUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan-gedung
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus\r\ndilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan\r\nmemenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan\r\nGedung sehingga dapat mewujudkan kepastian dan\r\nketertiban hukum, penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat\r\nmenjamin keselamatan, kesehatan, keamanan,\r\nkenyamanan dan estetika bagi pengguna serta selaras\r\ndengan lingkungannya, diperlukan pengaturan tentang\r\nBangunan Gedung, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang\r\nBangunan tidak sesuai lagi dengan perkembangan\r\nkeadaan, efisiensi dan efektifitas administrasi\r\npenyelenggaraan Bangunan Gedung, sehingga perlu\r\ndiganti, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002\r\nTentang Bangunan Gedunguntuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002\r\nTentang Bangunan Gedung. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah\r\nSulawesi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan\r\nGedung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang\r\nKebandarudaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin\r\nLingkungan, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang\r\nRencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008\r\ntentang Penetapan urusan Pemerintahan Yang Menjadi\r\nkewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012\r\ntentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros\r\nTahun 2012-2032 . \n BANGUNAN GEDUNG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2013. \n Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang\r\nBangunan \n 75 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bangunan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan gedung di Kabupaten Maros. Tujuannya adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung (administratif dan teknis), penyelenggaraan bangunan gedung (pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran), tim ahli bangunan gedung, peran masyarakat, pembinaan, sanksi administratif dan pidana, ketentuan penyidikan, peralihan, dan penutup. Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan teknis meliputi tata bangunan dan lingkungan (peruntukan lokasi, intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, pengendalian dampak lingkungan, dan rencana tata bangunan dan lingkungan) serta keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan).","transitional_provisions","1. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n3. Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n4. Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.\n5. Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan SLF.\n6. Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n7. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan SLF baru.\n8. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun kondisi Bangunan Gedung tidak Laik Fungsi, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n9. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.\n10. Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut :\na. Untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;\nb. Untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non-sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;\nc. Untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n11. Penertiban kepemilikan IMB dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pembekuan atau pencabutan IMB/SLF, atau perintah pembongkaran bangunan.\n2. Selain sanksi administratif, pelanggar dapat dikenai denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.\n3. Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Maros No. 22 Tahun 2001 tentang BANGUNAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340417/perda-kab-maros-no-22-tahun-2001","401b2796-5514-4bb5-892a-aee8e17f9fa0","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAROS

COPY

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2013
ON
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of Building must be carried out in an orderly manner, in accordance with its function, and meet the administrative and technical requirements of the Building so as to realize legal certainty and order;
that the implementation of Building must be able to guarantee safety, health, security, comfort and aesthetics for users and in harmony with the environment, it is necessary to regulate Buildings;
that Regional Regulation Number 22 of 2001 concerning Buildings is no longer in accordance with the development of circumstances, efficiency and effectiveness of building administration, so it needs to be replaced;
that in order to implement the provisions of Article 109 paragraph (1) of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dca930a3-cf61-4692-af44-550958801eae","actionData","errors"]